KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran Rp 366,2 triliun hingga Mei 2023, yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin melalui berbagai program. Realisasi ini merupakan setengahnya dari realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 714,6 triliun, yang disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun non K/L. “Belanja Rp 366,2 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini lebih 51,2% atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 714,6 triliun,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers, Senin (26/6).
Sri Mulyani merinci, realisasi yang disalurkan pada berbagai program di antaranya, bantuan sosial (bansos) dan UMKM, yakni untuk PKH sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat.
Baca Juga: Serapan Belanja Negara Dinilai Masih Belum Maksimal Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat. PBI JKN sebesar Rp 19,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa. Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar diberikan kepada 69.021 unit equivalen ha lahan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator. Berikutnya, bantuan ternak sudah sebesar Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar yang diberikan kepada 40,3 juta ekor. Selanjutnya, di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Sebesar Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah yang diberikan kepada 692 ribu mahasiswa. Bantuan Pendidikan melalui Kementerian Agama juga memberikan dalam bentuk biaya operasi sekolah (BOS) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN. Terakhir, bantuan program infrastruktur diantaranya disalurkan melalui, bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa Cianjur, dengan membangun kembali 42,4 ribu unit rumah senilai Rp 1,2 triliun. Lalu, pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana mencapai Rp 46,5 trilun, antara lain sarpras Pendidikan, sanitasi.persampahan, SPAM, jalan jembatan, rel KAI, bandara, Pelabuhan, bendungan, dan irigasi.
Baca Juga: Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Indonesia Berpotensi Melonjak, Ini Penyebabnya Adapun untuk pos belanja non K/L, dialokasikan pada subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter. Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi