KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan pada pengalaman beberapa tahun lalu, Suharso menyebutkan bahwa, dana alokasi khusus (DAK) terbagi hampir habis di semua daerah dan angkanya yang relatif kecil.

Maka pada tahun depan datang DAK akan mulai dipertajam oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar DAK efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana alokasi khusus sendiri digunakan untuk mensinkronkan antara program-program nasional dan daerah.

"Jalan di daerah itu panjangnya ada sekitar 428.000 kilometer dengan kondisi tidak mantap atau 43% dari rata-rata nasional dan jalan daerah ini mencakup 90% dari seluruh jaringan jalan di tanah air," papar Suharso dalam Konferensi Pers Virtual di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4).

Presiden juga berpesan bahwa pemerintahan di kabupaten/kota dan provinsi memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum dibantu oleh dana dari APBN.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Akan Prioritaskan Anggaran Non Covid-19 pada 2023

Untuk hal ini, nantinya pemerintah akan membentuk Inpres untuk jalan provinsi dan Inpres untuk jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk jalan-jalan produktif yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah konsumen.

"Bapak Presiden [minta] penajaman kebijakan dana alokasi khusus (dak) pada tahun 2023 dan mengingat setelah dievaluasi bahwa dana alokasi khusus itu pertama memerlukan penajaman secara tematik dan juga lokus prioritasnya kemudian efektivitas dari program itu sendiri," imbuhnya.

Selain itu Suharso menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta adanya peningkatan kualitas dari belanja non operasional di Kementerian/Lembaga. "Mengenai kualitas belanja di kementerian dan lembaga tadi juga disampaikan oleh Pak Presiden untuk sekali lagi dipertajam agar tadi Bu Menteri sudah menyampaikan sekitar Rp 977 triliun dan sekitar 620 itu untuk belanja non operasional," ungkapnya.

Peningkatan kualitas belanja non operasional perlu ditingkatkan. Maka, untuk belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung pada program diminta untuk dikurangi.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Belanja Negara Nyaris Mencapai Rp 3.000 Triliun pada 2023

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengambil tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan terdapat beberapa fokus yang akan dilakukan pemerintah.

Pertama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan design job. Ketiga peningkatan infrastruktur utamanya adalah infrastruktur dasar yaitu air bersih dan sanitasi selain konektivitas.

"RKP ini dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern pada perubahan iklim utamanya respon itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transmisi energi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli