KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) usai diguncang gempa bumi hebat pekan lalu. Dana itu untuk membiayai masa tanggap darurat hingga pembangunan infrastruktur serta renovasi rumah penduduk yang rusak karena gempa.

Dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jumat (10/8), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, jumlah rumah penduduk yang rusak mencapai 22.721 unit. Itu terdiri dari 12.278 rumah rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah akan memberi bantuan ke warga yang rumahnya rusak. Perinciannya: rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp 10 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak berat Rp 50 juta. Pemberian bantuan berlangsung setelah masa evakuasi korban selesai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, Kementerian Keuangan (Kemkeu) siap mencairkan dana untuk pembangunan NTB pasca gempa. Untuk saat ini, Kemkeu sudah mencairkan dana sekitar Rp 38 miliar. Sebagian besar uang itu mengalir ke Lombok, daerah dengan kerusakan akibat gempat paling parah. "Yang paling banyak untuk Lombok, ada sekitar Rp 35 miliar. Kemudian ada beberapa ratus juta untuk daerah lainnya," terang Sri Mulyani.

Dalam penanganan bencana alam, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah sudah sangat mapan. Sebab, dana yang pemerintah siapkan cukup besar. Karena itu, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, pemerintah masih mampu membangun rumah-rumah yang rusak akibat gempa dengan magnitudo 7 itu.

Dengan demikian, belum perlu ada bantuan dari negara lain. Meskipun, pemerintah dari awal terbuka bagi siapapun yang ingin membantu masyarakat dan penanganan gempa di Lombok yang menewaskan ratusan orang.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandy menyebutkan, proses evakuasi terhadap korban bencana masih terus berlangsung. Dari sisi pendanaan, ia memastikan, tidak ada kendala. "Sehingga untuk bencana ini, tidak ada alokasi khusus yang diberikan. Kami hitung berapa perlunya dan kami bisa langsung minta ke menteri keuangan," ujar dia.

BNPB melakukan perhitungan berdasarkan kerusakan konstruksi dan kebutuhan logistik lainnya yang saat ini sangat diperlukan. Hanya, mereka belum bisa memastikan sampai kapan proses evakuasi korban berakhir. Termasuk juga kerugian, belum ada angka pasti. BNPB masih menghitung jumlah rumah dan bangunan yang rusak termasuk infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi