JAKARTA. Mau tak mau, pemerintah memang mesti menggelontorkan dana yang besar untuk menekan masih tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Jadi tampaknya tak perlu heran bila melihat postur belanja pemerintah pusat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Pasalnya, Rp 67,84 triliun dari total asumsi belanja pemerintah pusat tahun depan yang mencapai Rp 716,37 triliun, dialokasikan untuk bantuan sosial. Tujuannya, jelas untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. APBN 2009 menyebutkan, anggaran untuk bantuan nasional pada tahun 2009 sebesar Rp 67,84 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besarnya yakni Rp 64,84 triliun bakal diberikan lewat kementerian/lembaga (K/L). Alokasi anggarannya, antara lain untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri Rp 10,35 triliun dan program keluarga harapan (PKH) dengan alokasi anggaran Rp 1,75 triliun. Wakil Ketua Panitia Anggaran Suharso Monoarfa mengatakan, karena cukup besarnya alokasi anggaran untuk bantuan sosial, DPR berharap pemerintah dapat meningkatkan koordinasi internalnya agar dana yang diguyurkan tidak salah sasaran. "Karena belum ada single identity number, mungkin agak susah untuk menyinkronkan data dari penerima bantuan sosial. Tapi ke depan, pemerintah harus bisa membuat terobosan agar dana yang diberikan numpuk pada masyarakat tertentu atau justru membuat masyarakat menjadi malas," katanya, Selasa (4/11).