JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tidak cukup berhasil. Badan Pusat Statistic (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2013 mencapai 28,55 juta orang, jumlah itu naik 0,48 juta orang dibanding Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang.

Kepala BSP Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin di bulan September 2013  setara dengan 11,47% dari jumlah penduduk Indonesia. “Itu jumlah masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” ujarnya, Kamis (2/1). 

Sekadar informasi, jumlah pengeluaran yang menjadi batas garis kemiskinan bulan September 2013 menurut BPS sebesar Rp 292.950 per kapita per bulan. Batas garis kemiskinan itu naik jika dibanding bulan Maret yang hanya sebesar Rp 271.626 per kapita per bulan.

Menurut Suryamin, salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dengan kenaikan itu maka target angka kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 makin tak tercapai. Dalam APBN P 2013 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,50%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui, realisasi dilapangan memang tak seperti yang direncanakan. Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang dibuat untuk mengganjal dampak kenaikan BBM ternyata di luar bayangan. “Pemberian bantuan ternyata banyak yang meleset di lapangan,” katanya. Salah satu yang tidak tepat sasaran adalah pembagian beras miskin.

Pembagian raskin tidak tepat sasaran karena  banyak masyarakat yang tidak berhak ternyata menerima bantuan. Selain itu, waktu persiapan pelaksanaan program P4S terlalu singkat, khususnya untuk koordinasi dan sosialisasi petugas penyalur bantuan dan masyarakat penerima bantuan. Program P4S adalah  bantuan kepada masyarakat dalam bentuk beras bagi warga miskin (raskin), penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian bantuan bagi Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Miskin (BLSM), dan program infrastruktur dasar.Armida juga beralasan bertambahnya jumlah warga miskin karena tingkat inflasi yang meleset dari target. Pada penyusunan APBN-P 2013, inflasi diperkirakan 7,2% tetapi pada kenyataannya hingga akhir 2013 inflasinya sebesar 8,38%. Inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat  terganggu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa