JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pergerakan ekonomi nasional masih lamban. Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menuding banyaknya peraturan menteri dan birokrasi sebagai penyebabnya.Natsir menilai, pergerakan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, dia menyatakan, ekonomi nasional belakangan ini melambat karena egoisme kementerian dalam menerbitkan aturan. Dia mengatakan, banyak peraturan menteri itu yang bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Cuma, Natsir tidak mengungkapkan contohnya.Yang pasti, dia menyayangkan, berbagai peraturan menteri itu diberlakukan tanpa bicara terlebih dahulu dengna dunia usaha. Padahal, dia menyatakan, Kadin sebagai mitra kerja pemerintah dalam suatu kebijakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin.“Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian,” ungkap Natsir, Senin (21/5).Karena itu, Natsir berharap kementerian mengajak Kadin bicara terlebih dahulu dalam membuat aturan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar pertumbuhan peraturan menteri lebih cepat ketimbang pertumbuhan perdagangan dan industri nasional. "Nanti kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Banyak aturan, Kadin nilai perekonomian melambat
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pergerakan ekonomi nasional masih lamban. Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menuding banyaknya peraturan menteri dan birokrasi sebagai penyebabnya.Natsir menilai, pergerakan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, dia menyatakan, ekonomi nasional belakangan ini melambat karena egoisme kementerian dalam menerbitkan aturan. Dia mengatakan, banyak peraturan menteri itu yang bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Cuma, Natsir tidak mengungkapkan contohnya.Yang pasti, dia menyayangkan, berbagai peraturan menteri itu diberlakukan tanpa bicara terlebih dahulu dengna dunia usaha. Padahal, dia menyatakan, Kadin sebagai mitra kerja pemerintah dalam suatu kebijakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin.“Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian,” ungkap Natsir, Senin (21/5).Karena itu, Natsir berharap kementerian mengajak Kadin bicara terlebih dahulu dalam membuat aturan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar pertumbuhan peraturan menteri lebih cepat ketimbang pertumbuhan perdagangan dan industri nasional. "Nanti kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
