KONTAN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membahas model pencegahan suap-menyuap kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan, setidaknya KPK memiliki empat menu utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut. Pertama, mengubah sistem terkait pengadaan barang dan jasa. "Karena banyak proyek pengadaan barang dan jasa jadi sumber kepala daerah untuk suap," jelas Laode. Menurut Laode, sistem dalam pengadaan barang dan jasa itu harus transparan dan accountable. Begitu juga sistem e-katalog juga harus cepat dilakukan. Sebab, saat ini belum semua daerah memberlakukan e-katalog.
Banyak kasus suap, Kemdagri dikasih menu ini
KONTAN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membahas model pencegahan suap-menyuap kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan, setidaknya KPK memiliki empat menu utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut. Pertama, mengubah sistem terkait pengadaan barang dan jasa. "Karena banyak proyek pengadaan barang dan jasa jadi sumber kepala daerah untuk suap," jelas Laode. Menurut Laode, sistem dalam pengadaan barang dan jasa itu harus transparan dan accountable. Begitu juga sistem e-katalog juga harus cepat dilakukan. Sebab, saat ini belum semua daerah memberlakukan e-katalog.