NEW YORK. Keinginan Citigroup Inc untuk memiliki jet perusahaan pribadi baru tak bisa terwujud. Pasalnya, banyak pihak yang mengkritik rencana ini. Apalagi harian New York Post pada Senin lalu merilis, Citi sudah bersiap-siap untuk memiliki jet tersebut meskipun sudah mendapatkan dana bailout dari pemerintah sebesar US$ 45 miliar. Padahal, Citigroup sudah melakukan pemesanan jet tersebut sejak 2005 silam.

Adanya pembatalan pemesanan jet tersebut dilakukan setelah banyak politisi yang menyuarakan keprihatinannya mengenai bagaimana cara bank tersebut menggunakan dana bailout yang diberikan pemerintah.

Pada Senin kemarin, Gedung Putih secara personal menyatakan hal tersebut kepada Citigroup. Gedung Putih bilang, Presiden Barack Obama menganggap pembelian jet bukan merupakan langkah terbaik dalam penggunaan uang pada saat ini. Bahkan, Gedung Putih mengatakan pembelian jet merupakan langkah sembrono Citigroup dalam menggunakan duit para pembayar pajak.

Sementara itu, pihak Citigroup sendiri pada Senin malam memberikan konfirmasi bahwa pihaknya memang sudah membayar sejumlah uang pada 2005 silam sebagai deposit untuk pembelian jet tersebut. Bank yang berbasis di New York itu juga memastikan pembayaran atas pembelian jet itu tidak akan menggunakan uang pemerintah. Sebagai catatan, Citigroup juga bilang, adanya pembatalan atas pembelian jet akan membuat Citi terkena penalti yang jumlahnya mencapai jutaan dolar.

Namun banyaknya kritik atas langkah tersebut membuat Citi mengurungkan niatnya. Dengan adanya pembatalan pembelian jet tersebut, deposit terhadap pesawat tersebut akan dinyatakan hilang. Berdasarkan salah satu sumber Reuters, dana deposit tersebut akan kembali lagi kepada Citi pada saat jet itu terjual.

Sang sumber juga membisikkan, Citi berniat membeli jet Dassault Falcon 7X yang nilainya mencapai US$ 50 juta. Selain itu, Citi juga berencana mengurangi jumlah jet perusahaan yang dimilikinya dari sebelumnya lima menjadi dua unit.

Sekadar mengingat, kepemilikan dan penggunaan jet perusahaan menjadi sesuatu yang kontroversial di AS sejak terjadinya krisis ekonomi. Kritik terus dilontarkan dari berbagai pihak, terutama kepada perusahaan yang menerima dana bailout dari Pemerintah AS.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie