Banyak Lembaga Keuangan Mikro yang Dicabut Izin Usaha pada 2025, Begini Kata Asosiasi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat sudah mencabut banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2025. Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia (Aslindo) menyebut LKM yang dicabut izinnya 2025, kebanyakan merupakan LKM dari program pemerintah dengan skala kecil.

Ketua Umum Aslindo Burhan mengatakan sejumlah penyebab LKM dicabut izin usahanya pada 2025, yakni pengelola tidak menjalankan usahanya secara maksimal karena ada pekerjaan pokok lainnya, tata kelola yang kurang baik, dan keterbatasan sumber daya manusia baik waktu dan tenaga.

Penyebab lainnya, yakni LKM tersebut tidak mampu untuk merekrut tenaga profesional karena tidak bisa untuk memberikan honor yang cukup.

"Ditambah, munculnya kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang cukup tinggi dan tidak bisa tumbuh berkembang, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun," katanya kepada Kontan, Jumat (16/1/2026).

Lebih lanjut, Burhan menyampaikan perlu adanya sejumlah upaya dari LKM yang ada agar bisa menyehatkan kondisi keuangannya sehingga terhindar dari pencabutan izin usaha. Dia bilang LKM bisa menerapkan sumber daya manusia yang bisa mengerjakan operasional LKM dengan baik, semisal lulusan SMK dari desa setempat yang bersedia untuk dididik sedari dini mengenai LKM.

Selain itu, Burhan juga berharap LKM yang ada bisa bergabung dengan Aslindo dan bersedia didorong untuk belajar tentang tata kelola yang baik.

"?Aslindo juga berupaya untuk melakukan komunikasi kepada para LKM, serta siap mendorong mereka untuk bisa maju dan mengembangkan bisnis," ucap Burhan.

Sementara itu, Burhan mengungkapkan LKM juga perlu mewaspadai sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada 2026. Dia menerangkan seluruh LKM harus bisa membaca tantangan, ancaman, dan kendala di wilayah masing-masing.

LKM juga perlu mewaspadai banyaknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang makin marak, ?risiko terjadinya fraud, ?lemahnya pengawasan internal, serta tata kelola dan ?kompetensi sumber daya manusia yang lemah.

Dalam menumbuhkembangkan industri LKM, Burhan menyampaikan Aslindo juga selalu aktif dalam menyampaikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan LKM/LKMS untuk penguatan bisnis.

Berdasarkan data industri, OJK mencatat, penyaluran pinjaman LKM per September 2025 mencapai Rp 0,95 triliun atau Rp 950 miliar. Jika ditelaah nilainya terkontraksi 8,65%, dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 1,04 triliun.

OJK juga mencatat nilai aset LKM per September 2025 mencapai Rp 1,44 triliun. Sejalan dengan kinerja pinjaman, aset LKM per September 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 14,8%, jika dibandingkan posisi per Desember 2024 yang sebesar Rp 1,69 triliun.