JAKARTA. Besarnya potensi dan aktivitas usaha lembaga keuangan mikro (LKM) membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengawasi industri ini. Selama ini, industri LKM jauh dari pengawasan regulator, sehingga banyak pelaku justru melenceng dari kegiatan awal usaha ini, melayani masyarakat kelas bawah. Sebut saja, salah satunya yang terjadi di Jawa Tengah, banyak LKM yang mengelola aset hingga lebih dari Rp 50 miliar. “Ini kan sangat besar, padahal ruang lingkup main LKM itu maksimum di tingkat kabupaten/kota,” ujar Muhamad Ichsanuddin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Jumat (6/6). Karenanya, sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, OJK akan menyusun rancangan peraturan OJK mengenai kelembagaan, penyelenggaraan usaha termasuk pembinaan dan pengawasan LKM. Saat ini, rancangan peraturan telah disusun dan masih akan disosialisasikan ke pemangku kepentingan.
Banyak LKM kelola aset lebih dariRp 50 miliar
JAKARTA. Besarnya potensi dan aktivitas usaha lembaga keuangan mikro (LKM) membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengawasi industri ini. Selama ini, industri LKM jauh dari pengawasan regulator, sehingga banyak pelaku justru melenceng dari kegiatan awal usaha ini, melayani masyarakat kelas bawah. Sebut saja, salah satunya yang terjadi di Jawa Tengah, banyak LKM yang mengelola aset hingga lebih dari Rp 50 miliar. “Ini kan sangat besar, padahal ruang lingkup main LKM itu maksimum di tingkat kabupaten/kota,” ujar Muhamad Ichsanuddin, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Jumat (6/6). Karenanya, sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, OJK akan menyusun rancangan peraturan OJK mengenai kelembagaan, penyelenggaraan usaha termasuk pembinaan dan pengawasan LKM. Saat ini, rancangan peraturan telah disusun dan masih akan disosialisasikan ke pemangku kepentingan.
