Jakarta. Pelaksanaan Program Tol Laut masih belum sesuai harapan. Berdasarkan evaluasi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada beberapa masalah yang masih terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Masalah pertama, berkaitan dengan faktor muatan. Bay M Hasani, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Kemenhub mengatakan, rata-rata muatan barang yang diangkut dengan kapal angkutan Tol Laut belum maksimal.

Hal ini, khususnya terjadi untuk muatan balik kapal. "Untuk keberangkatan sudah di atas 80% itu masih bagus, tapi muatan balik paling tinggi hanya 20%. Itu masalahnya," kata Bay, Kamis (17/11).

Selain masalah muatan, pelaksanaan program tersebut juga dihadapkan pada efektifitas. Efektifitas tersebut menyangkut dampak Program Tol Laut terhadap perbedaan harga kebutuhan pokok di wilayah yang dilewati Tol Laut dengan daerah Jawa.

Untuk harga beras medium saja misalnya, berdasarkan data Dinas Perdagangan di sejumlah wilayah yang dilalui Program Tol Laut sampai Agustus 2016 kemarin di Kaimana, Merauke, Terempa, dan Maluku Barat Daya, masing-masingnya masih mencapai Rp 12.000, Rp 13.000, Rp 14.000 dan Rp 14.500 per kilogram. Harga itu jauh lebih mahal jika dibanding harga beras medium di Surabaya yang hanya Rp 9.257 per kilogram.

Untuk daging ayam ras, di Merauke masih Rp 35.000 per kilogram, Namlea Rp 45.000 dan Maluku Barat Daya masih Rp 55.000. Sementara itu, di Surabaya, harga daging ayam ras hanya Rp 29.614 per kilogram.

Sementara itu, masalah ketiga terkait adanya praktik monopoli yang dilakukan pedagang di sekitar pelabuhan jalur Tol Laut. Bay mengatakan, untuk mengatasi masalah yang terkait faktor muatan, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.

Poin perubahan adalah dengan mengatur muatan kapal tidak hanya dari Jawa ke luar Jawa, tapi juga dari luar Jawa ke Jawa. "Tadinya tidak diatur, ini akan diatur," kata Bay.

Berkaitan dengan praktik monopoli yang dilakukan pedagang, Bay mengatakan, pemerintah dengan melibatkan BUMN juga akan mendirikan Rumah Kita. "Supaya tidak bergantung melulu ke Kementerian Perdagangan sebagai satu- satunya penyedia muatan," katanya.

Selain langkah- langkah tersebut, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, pihaknya akan melihat kembali beberapa rute Tol Laut yang sudah dilaksanakan. Menurutnya, ada beberapa rute Tol Laut yang tidak efisien. Salah satunya, Jakarta-Ujung Pandang-Papua.

"Harga beras di Jakarta dengan Ujung Pandang sama, kenapa harus ambil dari Jakarta, ambil saja dari Ujung Pandang dibawa ke Papua," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto