KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyaknya pejabat daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terjadi karena kontestasi biaya pemilu yang mahal.

Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch mengatakan, sejauh ini penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berjalan baik.

Tertangkapnya Bupati Cirebon pada 24 Oktober lalu merupakan kepala daerah ke -19 yang diproses KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan juga menjadi kepala daerah ke 100 yang diproses oleh KPK.

Sementara baru-baru ini KPK mencokok dan menjadikan tersangka 4 orang dari Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yakni ketua Komisi B Borak Milton, Sekretaris Komisi B, Punding LH dan dua orang anggota komisi yakni Arisavanah dan Edy Rosada.

Mereka diduga menerima suap sebesar Rp 240 juta dari pihak swasta PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP). Mahar tersebut terkait terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng tersebut dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018.

Menurut Donal, kunci utama dari pencegahan tindak korupsi ini adalah reformasi total kepartaian, Ia mengatakan sepanjang partai masih jual beli pencalonan, maka kontestasi pemilu akan terus mahal.

“Reformasi total kepartaian Itu kuncinya, dari aspek penindakan, kan KPK sudah jalan. Sementara dari aspek pencegahan oleh partai tidak ada upaya serius,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sistem kepartaian dinilai semakin oligarki dan transaksional. Partai dikuasai segelintir orang tertentu. Sehingga mengakibatkan korupsi terus terjadi. Hal ini membuat cost pengelolaan partai seperti industri yang pada akhirnya dibuat untuk memburu keuntungan.

“Makanya sering dalam pemilu kita mendengar jual beli pencalonan/mahar politik, UU partai politik yang harus diperbaiki,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti