KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Birokrasi Indonesia dinilai belum siap menghadapi situasi pandemi seperti Covid-19. Hal itu menyusul banyaknya kasus pejabat publik dan pemerintahan yang terpapar Covid-19. 

Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi. 

Pendekatan lama yang dimaksud yaitu masih banyaknya individu di kalangan pemerintahan yang enggan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di instansi masing-masing. 

Manfaatkan Sistem Digital NGBS, KB Bank Siap Melayani Kebutuhan Nasabah Lebih Cepat

Baca Juga: Kasus corona pecah rekor, IDI sudah prediksi penambahan kasus corona bakal tinggi

"Sebagai pejabat yang melayani publik atau masyarakat, intensitas bertemu orang sangat tinggi dan karena itu mereka rentan tertular. Untuk mengatasinya, harus ada perubahan sistem tata laksana pelayanan publik," ucap Agus seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9). 

Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir banyak pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru tertunda. Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menitikberatkan penanganan pandemi melalui pendekatan kesehatan, bukan ekonomi. 

Hal itu, menurut Agus, selain untuk menghindari ketidakjelasan, juga meminimalisir sikap pejabat publik maupun penyelenggara negara yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan. "Belajar dari kesalahan, pemerintah harus tegas memihak pada kesehatan. Keselamatan rakyat nomor satu. Ekonomi tidak perlu ditakutkan," ucapnya. 

Baca Juga: Inilah bukti ilmiah masker scuba tak efektif cegah virus corona

"Pengalaman kita pada krisis tahun 1998, kekuatan ekonomi di bawah itu yang menjadi bumper ekonomi kita. Sektor informal tidak terdampak parah. Yang terdampak adalah kelompok ekonomi elite yang ada di atas," imbuh Agus. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga diumumkan terpapar virus corona. 

Editor: Tendi Mahadi