JAKARTA. Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.

Dalam beberapa hari terakhir, Sri Mulyani memang terus mengumpulkan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan. Namun belum ada strategi khusus yang diungkapkan. "Kelihatannya masih konsolidasi internal," kata Yustinus Prastowo, pengamat pajak, Minggu (31/7).

Dalam APBN-P 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun. Terdiri dari target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 855,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 474,23 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 17,7 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 7,4 triliun.

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Agar bisa meraih target penerimaan pajak tersebut, Sri Mulyani diharapkan mampu mengatasi sejumlah ganjalan.  Pertama, sebagian posisi pejabat pajak tidak tepat sehingga perlu dikocok ulang. Sri Mulyani diharapkan bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sekaligus melakukan konsolidasi. Kedua, belum adanya fokus kepada potensi pajak tertentu. Saat ini semua sumber daya ditujukan kepada kebijakan tax amnesty. "Lakukan mapping potensi pajak lagi, agar penerimaan pajak rutin aman," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, optimalisasi pajak dapat dilakukan terhadap pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Ketiga, belum berjalannya kerjasama data antara pajak dengan instansi pemerintah lain. Misalnya antara pajak dengan kepolisian tentang kepemilikan mobil mewah sehingga datanya menjadi sumber penerimaan pajak.  

Pendekatan personal

Selain itu, pekerjaan rumah untuk mensukseskan tax amnesty tak kalah berat. Hingga kini, program pengampunan dinilai belum begitu dipahami oleh masyarakat, terutama pengusaha besar dan UKM,  calon peserta potensial.

Pengusaha tekstil, Benny Sutrisno, menyarankan para petugas pajak harus mensosialisasikan peraturan tax amnesty dengan cara yang mudah dan sederhana agar lebih mudah dimengerti. "Serta harus dijelaskan hubungan langsung dan tidak langsung dengan tax amnesty," kata Benny, kepada KONTAN.

Sedangkan untuk menarik dana repatriasi, pemerintah harus melakukan pendekatan personal kepada pengusaha pemilik dana. "Juga bisa melibatkan organisasi pengusaha," kata Benny.

Juru Bicara Menteri Keuangan Lucky Alfirman menjelaskan, sejauh ini Sri Mulyani masih mendengar masukan untuk menjadi target spesifik di tiap direktorat di Kemenkeu dalam APBN-P 2016.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui, target penerimaan pajak tahun 2016 memang tidak mudah untuk dicapai. Beberapa strategi yang akan diambil selain pengampunan pajak ialah mendorong ekstensifikasi, memeriksa Wajib Pajak Badan berstatus penanaman modal asing (PMA), hingga mendorong pelaksanaan e-tax invoice dan menggalakkan program geo tagging.

Ekonom Indef,  Eny Srihartati memprediksi penerimaan pajak hanya 85% dari target, seperti tahun sebelumnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News