KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fenomena defisit anggaran tidak hanya menghantui pemerintah pusat. Pemerintah daerah (Pemda) juga mulai menghadapi tekanan fiskal, bahkan ada yang harus mengajukan pinjaman triliunan rupiah ke pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Kabar terbaru menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana meminjam dana hingga Rp2 triliun ke pusat. Tekanan serupa disinyalir juga dialami oleh banyak pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sarman Simanjorang, menilai fenomena ini terjadi karena ruang pendapatan daerah relatif terbatas, sementara kebutuhan belanja publik justru terus meningkat. Salah satu faktor signifikan adalah penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

"Banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal karena ruang pendapatan daerah relatif terbatas, sementara kebutuhan belanja publik justru terus meningkat. Salah satu faktor yang cukup signifikan adalah penyesuaian atau pengurangan dana Transfer ke Daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH)," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Ganggu Penerbangan, 19.509 Jemaah Umrah Sudah Dipulangkan

Padahal, menurut Sarman, bagi sebagian besar daerah, terutama kabupaten, transfer dari pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan APBD. Di sisi lain, beban belanja daerah membengkak, terutama untuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hingga belanja pegawai, termasuk pengangkatan PPPK.

Sarman menjelaskan, jika ada daerah yang akhirnya mempertimbangkan pinjaman, tujuannya biasanya untuk menjaga proyek infrastruktur prioritas agar tidak mangkrak. Namun, sempitnya ruang fiskal ini dipastikan bakal berdampak langsung pada kualitas pembangunan di daerah.

"Tentu dampaknya cukup terasa terhadap program pembangunan daerah. Ketika ruang fiskal daerah menyempit, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap APBD. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah belanja pembangunan harus dikurangi atau ditunda," tegasnya.

Apkasi mencatat kondisi ini berisiko menyebabkan kontraksi pembangunan dan mengganggu komitmen anggaran yang sudah direncanakan. Dalam Rakernas Apkasi 2026, para kepala daerah pun menyodorkan sejumlah catatan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: Ekonom Celios Soroti Siaga 1 Militer, Picu Ketidakpastian Ekonomi

"Kebijakan efisiensi anggaran sebaiknya tidak diberlakukan secara seragam untuk seluruh daerah. Kondisi kapasitas fiskal antar daerah sangat berbeda, sehingga kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah," kata Sarman.

Selain itu, lanjut Sarman, Apkasi juga mendorong agar besaran Transfer ke Daerah minimal dapat dipertahankan setara dengan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Apkasi juga meminta agar kebijakan nasional yang membebani daerah, seperti gaji PPPK, didukung penuh oleh pendanaan APBN.

"Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap ketahanan fiskal daerah tetap terjaga dan pemerintah daerah tetap mampu menjalankan pembangunan serta pelayanan publik secara optimal," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News