KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 tidak ada kemewahan.

Hal ini dikarenakan APBN 2025 akan banyak sekali program prioritas nasional yang harus diakomodir.

"Dari sisi anggaran, kita sudah sadari bersama bahwa tidak ada kemewahan bagi kita dalam APBN yang akan datang," ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (24/6).

Said mencontohkan, belanja negara pada APBN 2025 berkisar Rp 3.500 triliun hingga Rp 3.540 triliun. Nah, sebesar Rp 840 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 500 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi.

Belum lagi, sebesar Rp 561 triliun dialokasikan untuk cicilan bunga utang dan tranfer ke daerah Rp 900 triliun.

"Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak didalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya tidak akan tercapai," katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Presiden Terpilih Prabowo Komitmen Jaga Defisit di Bawah 3%

Tidak hanya itu, Said juga menyinggung alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

"Tadi konferensi pers antara Menko, Menkeu dan salah satu Tim Gugus Tugas Sinkronisasi APBN 2025, makan bergizi gratis itu masuk Rp 71 triliun. Sehingga memang betul-betul tidak ada kemewahan," tegas Said.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk lebih menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi fokus prioritas. Jika tidak disusun secara serius, maka dikhawatirkan tidak ada program yang berjalan maksimal.

"Tapi Banggar berkomitmen untuk memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi presiden terpilih, karena itu bagian dari fairness dari anggaran presiden terpilih melaksanakan visi misinya," imbuh Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat