Banyak Proyek Infrastruktur Era Jokowi, Pengamat Beberkan PR Pemerintahan Prabowo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Untuk merealisasikan komitmen ini, pengamat menilai, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintahan baru.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dalam periode 10 tahun terakhir alias di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan perkembangan pesat. Menurutnya, ini turut didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat.

Nirwono bilang, proyek infrastruktur yang paling menonjol di era Jokowi yakni pembangunan jalan di sejumlah daerah, seperti Jalan Tol Trans Jawa, Jalur Pansela, dan jalan Trans Sumatera.

“(Selain itu) jembatan bentang panjang, 75 bendungan baru hingga penataan kawasan kumuh dan pembangunan rusun,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (21/9).

Nirwono menuturkan, di pemerintahan baru yakni presiden terpilih Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah (PR) yang cukup penting dari keberlanjutan proyek-proyek yang telah dibangun Jokowi. Menurutnya, PR-nya adalah bagaimana infrastruktur tersebut bisa bermanfaat langsung ke masyarakat.

“Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi daerah akibat dari pembangunan infrastruktur yang masif tersebut,” tuturnya.

Dia bilang, pemerintah baru perlu menuntaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera agar mendorong pertumbuhan antar kota yang dilintasi Trans Jawa dan Sumatera.

Kemudian, mengoptimalisasikan bendungan untuk mendukung jaringan irigasi pertanian dan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Lalu, penyediaan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja muda di perkotaan, penataan kampung kumuh perkotaan, serta perbaikan hunian di pedesaan.

“Pembangunan infrastruktur juga harus lebih fokus pada upaya perbaikan lingkungan, memitigasi perubahan iklim dan bencana. Proyek pembangunan giant sea wall harus dibatalkan diganti dengan pembangunan kawasan pesisir yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.