KONTAN.CO.ID - DEPOK. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) mengakui ada beberapa proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak bisa selesai sesuai target karena masalah pembebasan lahan yang belum rampung. 

Merespon hal ini, Direktur Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Basuki Purwadi menegaskan tidak ada masalah pembebasan lahan dalam proses pembayaran lahan oleh LMAN. 

Basuki menilai, masalahnya mungkin terjadi ketika musyawarah di awal antara Kementerian ATR/BPN untuk kebutuhan PSN. Apalagi dalam pembebasan lahan memang melibatkan banyak pihak. 

Baca Juga: Kementerian PUPR Sebut Ada PSN Jalan Tol Tak Bisa Rampung pada 2024, Ini Alasannya

"Kalau di LMAN hanya menerima permohonan dokumen lengkap dan kalau sudah beres kita bayar untuk PSN Pemerintah," kata Basuki usai Peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, di Depok, Senin (8/1). 

Basuki juga bilang masalah harga lahan bukan satu-satunya masalah yang dihadapi untuk pembebasan lahan. Bisa saja, kata dia, ada hal lain dalam proses musyawarah tidak bisa mencapai mufakat. 

"Jadi yang disebut kalaupun ada permasalahan lahan tidak harus berkonotasi dengan dananya tidak ada. Kita itu tidak asal ketok," jelas Basuki. 

Baca Juga: LMAN Gelontorkan Rp 18,2 Triliun untuk Dana Pembebasan Lahan Sepanjang 2023

Sebelumnya, kendala pembebasan lahan dalam PSN dilayangkan oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono. 

Hal ini menyebabkan beberapa PSN yang dikerjakan di PUPR terpaksa harus di keluarkan dari daftar PSN atau terpaksa molor dari target yang seharusnya rampung tahun ini.  

"Tol Serang Panimbang misalnya itu tadinya kita targetkan 2024 tapi karena memang ada masalah lahan, pembiayaan dan sebagainya, maka kita geser ke 2025," jelas Triono. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .