KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut vaksinasi gotong royong untuk badan usaha kehilangan momentum. Lambatnya pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk virus corona (Covid-19) membuat karyawan perusahaan lebih dulu mendapat vaksinasi program pemerintah. Hal itu membuat sejumlah pelaku usaha yang mendaftar vaksin gotong royong mundur. "Momentum hilang, sudah banyak karyawan yang sudah divaksinasi pemerintah," ujar Hariyadi saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (13/7).
Baca Juga: Usulan Vaksin Berbayar Individu Karena Vaksinasi Gotong Royong Lelet Sebelumnya pelaku usaha diakui berbondong-bondong untuk mendaftar vaksinasi gotong royong. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terdapat lebuh dari 28.000 perusahaan yang mendaftar dengan peserta vaksinasi mencapai 10 juta orang. Vaksinasi gotong royong diyakini akan mempercepat akses vaksin bagi karyawan. Pelaku usaha berharap dengan mendapatkan vaksin lebih cepat akan membuat dunia usaha bisa berjalan dengan lebih aman. Namun, sejak kedatangan 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm untuk vaksinasi gotong royong, masih belum semuanya tersalurkan. Hingga saat ini stok vaksin Sinopharm telah bertambah dengan masuknya 1,4 juta dosis tambahan. Hariyadi mengusulkan agar terdapat percepatan vaksinasi gotong royong pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi harus dibatasi dengan waktu agar terdapat kepastian alokasi. "Dikasih batas waktu, habiskan dulu untuk vaksinasi gotong royong, kalau ada sisa gunakan untuk vaksin program," terang Hariyadi. Hariyadi menyebut pelaku usaha yang mendaftar tak memiliki masalah terkait komitmen pembayaran. Hanya saja, alokasi vaksin diatur oleh PT Bio Farma (Persero).
Baca Juga: Tak hanya Indonesia, ini 10 negara yang berencana mencampur vaksin Covid-19 Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tidak akan mengambil alih vaksin Sinopharm untuk vaksinasi program. Pasalnya, vaksin yang dibeli dengan skema business to business itu memiliki harga yang berbeda dengan perundingan yang dilakukan pemerintah. "Kalau yang beli kita (pemerintah) sih, kita belinya lebih murah dari itu," jelas Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI. Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi untuk melakukan perluasan vaksinasi gotong royong melalui individu. Di mana biaya vaksinasi akan dibebankan kepada individu yang mendapatkan vaksinasi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto