KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan produksi beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tahun ini. 

Dengan produksi diperkirakan mencapai sekitar 34 juta ton dan kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton, pemerintah mengklaim terdapat surplus sekitar 3 juta ton sehingga belum memerlukan impor beras konsumsi.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan secara agregat kondisi perberasan nasional masih berada dalam posisi aman. 

Baca Juga: Tekan Kerawanan Pangan, Bapanas Salurkan 11.500 Paket Bantuan Pangan

Surplus produksi tersebut juga menjadi penopang stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini tersimpan di Perum Bulog.

"Produksi beras kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita 31 juta ton. Artinya secara nasional agregat cukup," ujar Maino dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Maino menambahkan, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen. 

Selain melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan serta memberikan subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Data Bapanas mencatat realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 14 Juli 2026 mencapai 472.560 ton atau 57,07% dari target. Jika digabungkan dengan realisasi Januari-Februari sebesar 221.050 ton, total penyaluran SPHP sepanjang tahun ini mencapai 693.610 ton.

Volume tersebut melonjak 282,5% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 181.320 ton.

Selain SPHP, pemerintah telah menyalurkan 662.880 ton beras melalui program bantuan pangan tahap pertama. Dengan demikian, total stok Cadangan Beras Pemerintah yang telah digelontorkan melalui kedua program tersebut mencapai sekitar 1,35 juta ton hingga pertengahan Juli.

Baca Juga: Penyaluran Rumah Subsidi Tembus 102.900 Unit, Pemerintah Kejar Target 350.000

Di sisi stok, pemerintah menyebut persediaan beras di Perum Bulog mencapai 5,22 juta ton. Angka tersebut ditopang serapan beras produksi dalam negeri yang telah mencapai setara 3,4 juta ton, menyamai total serapan sepanjang 2025.

Dengan kondisi tersebut, Maino menegaskan pemerintah belum melihat adanya kebutuhan untuk membuka keran impor beras konsumsi.

"Stok di Bulog sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan semua stoknya tersedia. Bulog harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah," katanya.

Ia menambahkan pemerintah daerah juga didorong memberikan subsidi biaya distribusi, terutama bagi daerah kepulauan dan wilayah 3TP, guna menekan ongkos logistik yang berpotensi mendorong kenaikan harga beras.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada beras sehingga tidak lagi bergantung pada impor.

"Kita sudah swasembada. Beras tidak impor lagi. Beras medium tidak impor, bahkan mau ekspor. Harga beras kita stabil karena produksi surplus dan stok kita banyak," ujar Amran.

Pernyataan pemerintah tersebut disampaikan di tengah tren kenaikan harga beras global. Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan FAO All Rice Price Index (FARPI) naik 3,2% pada Juni 2026, menjadi level tertinggi dalam satu setengah tahun terakhir.

Baca Juga: Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Organisasi AI Dunia

Di dalam negeri, tekanan harga beras dinilai masih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,98%, lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 4,55%. Sementara secara bulanan, inflasi beras tercatat 0,45%, atau masih berada di bawah 1%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News