JAKARTA. Pembicaraan mengenai rencana akuisisi Malayan Banking Berhad (Maybank) terhadap saham PT Bank International Indonesia Tbk (BNII) memang tidak ada habisnya. Maklum, banyak investor yang kecele akibat tindakan Bank Negara Malaysia (BNM) yang membatalkan izin akuisisi Maybank.Bahkan beredar kabar bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bakal berkunjung ke Negeri Jiran khusus membicarakan akuisisi ini. Namun, kabar ini disangkal Bapepam-LK. "Pak Arif Baharudin pergi ke Malaysia karena ada forum Asean Meeting," ujar Fuad bersungut-sungut. Wasit pasar modal itu menegaskan, kehadiran beberapa pejabat Bapepam-LK di Kuala Lumpur dalam rangka menghadiri pertemuan antar otoritas pasar modal se-ASEAN (ASEAN Capital Market Forum/ ACMF).Tentunya klarifikasi ini menepis anggapan bahwa otoritas pasar modal Indonesia itu bakal berkunjung ke Malaysia dan melakukan pembicaraan dengan otoritas pasar modal Malaysia (Securities Commission), BNM, maupun lembaga pemerintah Malaysia lainnya.
Bapepam-LK Belum Ada Rencana Bertemu Maybank
JAKARTA. Pembicaraan mengenai rencana akuisisi Malayan Banking Berhad (Maybank) terhadap saham PT Bank International Indonesia Tbk (BNII) memang tidak ada habisnya. Maklum, banyak investor yang kecele akibat tindakan Bank Negara Malaysia (BNM) yang membatalkan izin akuisisi Maybank.Bahkan beredar kabar bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bakal berkunjung ke Negeri Jiran khusus membicarakan akuisisi ini. Namun, kabar ini disangkal Bapepam-LK. "Pak Arif Baharudin pergi ke Malaysia karena ada forum Asean Meeting," ujar Fuad bersungut-sungut. Wasit pasar modal itu menegaskan, kehadiran beberapa pejabat Bapepam-LK di Kuala Lumpur dalam rangka menghadiri pertemuan antar otoritas pasar modal se-ASEAN (ASEAN Capital Market Forum/ ACMF).Tentunya klarifikasi ini menepis anggapan bahwa otoritas pasar modal Indonesia itu bakal berkunjung ke Malaysia dan melakukan pembicaraan dengan otoritas pasar modal Malaysia (Securities Commission), BNM, maupun lembaga pemerintah Malaysia lainnya.