JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan sedang mengkaji rumput laut masuk dalam kontrak baru transaksi fisik dan perdagangan berjangka mengingat komoditas tersebut harganya fluktuatif serta dalam upaya melindungi nelayan serta petani agar memiliki pembeli yang pasti.

"Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut terbesar di dunia dan memiliki peluang sangat besar di pasar ekspor namun harganya seringkali fluktuatif," kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi, Rabu (9/9) kemarin.

Untuk itu, katanya, pihaknya sudah mengajak sejumlah instansi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian untuk mematangkan rencana tersebut, sehingga dalam waktu tak lama lagi komoditas tersebut sudah bisa masuk dalam transaksi fisik serta perdagangan berjangka.

Instansinya, katanya, sudah melakukan peninjauan ke sentra produksi rumput laut di Sulawesi Selatan dan menilai komoditas tersebut layak untuk diperdagangkan.

Selain rumput laut, katanya, Bappebti juga sedang mengkaji kontrak baru untuk karet, teh, pala, dan kopra untuk bisa masuk dalam transaksi fisik serta berjangka.

"Kita juga mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor seperti CPO, olein, kopi, kakao, serta timah," katanya.

Saat ini, tambah Edi, transaksi di bursa (multilatyeral) alami peningkatan terlihat dari nilai transaksi dari Januari-Juli 2015 mencapai Rp11,55 triliun atau naik 11,17 % dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp10,30 triliun.

Sementara volume transaksi bursa juga naik 4,37 % menjadi 674.036 lot pada Januri-Juni 2015 dari 645.825 lot pada Januari-Juni 2014.

Salah satu bentuk nyata peningkatan transaksi bursa adalah kenaikan kontrak kopi robusta berjangka di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) di Agustus 2015 sebanyak 104,97 % menjadi 23.022 lot dibanding Juli 2015 sebesar 11.320 lot.

"Lonjakan transaksi didukung oleh pelaku pasar yang melakukan lindung nilai menjelang puncak panen raya," katanya.

Sementara untuk CPO, tambahnya, harga yang terjadi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sudah dipakai menjadi harga referensi oleh dunia usaha, maupun dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) sebagai harga acuan.

Penetapan HPE CPO mulai 1 Juli 2013 mengacu pada bursa dalam negeri, dengan komposisi 60 % di Indonesia, 20 % bursa Kuala Lumpur, serta 20 % bursa di Rotterdam.

Dalam upaya meningkatkan integritas Perdagangan Bursa Komoditi (PBK), kata Edi, Bappebti sudah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat antara lain penandatanganan pakta integritas dengan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, serta Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto