KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, proyek infrastruktur publik Jakarta 2030 bisa dilakukan lewat skema kerjasama dengan badan usaha (KPBU). Ia merinci, setidaknya dari sembilan proyek yang ada delapan diantaranya bisa diikutkan dengan KPBU. Sekadar tahu saja, sembilan proyek itu memilik nilai investasi mencapai Rp 571 triliun. Kesembilannya adalah, pengembangan jaringan rel MRT menjadi 223 km dengan nilai Rp 214 triliun, pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km senilai Rp 60 triliun, pengembangan panjang rute Trans Jakarta menjadi 2.149 km senilai Rp 10 triliun.
Lalu pengembangan jaringan rel
elevated loopline sepanjang 27 km dengan anggaran Rp 27 triliun, penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) sebesar Rp 90 triliun, peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI Rp 27 triliun. Kemudian, peningkatan cakupan jaringan air limbang hingga 81% penduduk DKI mencapai Rp 69 triliun, revitalisasi angkot
(first & last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun, dan pengendalikan banjir dan penambahan pasokan air yang mencapai Rp 70 triliun. Bambang bilang, lewat KPBU ini setidaknya peranan APBN atau ABPD ini bisa minimum. Apalagi di Bappenas memiliki fasilitas Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA). "Pembiayaan PINA bisa dari proyek yang benar-benar yakni
greendfield, yang sudah ada
(brownfield), bahkan proyek yang sudah operasional," katanya di Balai Kota, Rabu (10/4). Menurut dia, satu proyek yang tidak bisa KPBU hanyalah revitalisasi angkot hingga 20.000. "Ini mungkin hanya bisa dari APBD saja," tambah Bambang. Sementara untuk KPBU misalnya untuk proyek MRT dan LRT dengan skema tarifnya lewat IRR. Sedangkan proyek pengembangan rute Transjakarta dan pengendalian banjir bisa dikembangkan KPBU dengan skema
availability payments. Atas hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terbuka atas opsi dari Bappenas. "Pada saat ini semua opsi dibuka, supaya tidak memberikan beban, memang dari awal kita juga tidak berencana membuka peluang proyek ini dibiayai dari APBD atau APBD saja," jelas Anies. Opsi dari Bappenas, lanjut Anies, sedang dibicarakan secara internal. "Bappenas ini memberikan opsi-opsi nnti kita akan explore, sudah fix semua kita akan beri tahu," tutur dia. Namun yang pasti, ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan dikerjakan tidak bertahap alias serempak. Anies mencontohkan di Bangkok, yang proyek infrastrukturnya dikerjakan sebagian justru menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi. "Tapi saya tegaskan, ini bukan bicara soal jumlah, memang kalau dari tampak nominalnya besar tapi secara relatif itu adalah kecil dibanding faedah ekonomi yang didapat," tutup Anies. Realisasi PINA di kuartal I-2019
CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan di tiga bulan pertama tahun ini sudah berhasil memuluskan investasi sebesar US$ 1 miliar. "Jumlah tersebut yang sudah
financial close selama kuartal satu ini," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/4). Rincian proyeknya pun dari investasi di bidang perkebunan, energi terbarukan dan industri. "Kami melihat proyek in melibatkan beberapa
holding dan grup proyek tentu banyak proyeknya," tambah Ekoputro. Adapun hingga akhir tahun ini, PINA menargetkan bisa mendapatkan investasi US$ 6 miliar yang terdiri dari 72 proyek dengan total nilai proyek Rp 622 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .
