JAKARTA. Tahun depan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) untuk infrastruktur. Bappenas akan menggunakan berbagai skema dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang.

Sumber pembiayaan tersebut misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. “Jadi kami gunakan berbagai skema sehingga BUMN pun ketika mendapat penugasan tidak harus mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN),” ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akhir pekan lalu.

Bambang mengatakan, Bappenas dalam hal mendiversifikasi pembiayaan ini sesungguhnya memiliki target untuk meminimumkan penggunaan PMN dan memperbesar dari pendanaan swasta. 

Asal tahu saja, data Bappenas dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infratsruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun. Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3%), juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2%), dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun (36,5%).

Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan. Pada 2015, infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp 290,3 triliun. Di 2016, nominal tersebut meningkat hingga menyentuh angka Rp 313,5 triliun.

Sementara di 2017, anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp 346,6 triliun. Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 1.500 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah prakiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yakni Rp 1.978,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini