KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dinilai masih dibutuhkan upaya untuk menarik investor masuk.

Skema investasi yang diluncurkan sejak awal 2017 ini baru menarik investor untuk tiga proyek infrastruktur. Dari 16 proyek senilai Rp 211,3 triliun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru akan memfasilitasi pendanaan ekuitas senilai Rp 10 triliun dari tiga infrastruktur.

Hal ini diakui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang, proyek tersebut memang ditargetkan dalam perencanaan hingga tahun 2018. "Jadi mungkin sebagian selesai pada tahun 2018," kata Bambang, Rabu (8/11).

Selain itu, menurutnya pemahaman akan kepastian proyek kepada investor menjadi salah satu yang masih harus terus digenjot. Pemahaman ini bisa menjadi jaminan kenyamanan juga bagi investor yang akan masuk.

"Investor masih perlu tahu lebih mendalam terkait karakteristik masing-masing proyek," jelas Bambang.

Staf Khusus Menteri PPN, Ekoputro Adijayanto bilang berbagi instrumen diberikan pilihan untuk mendorong secara optimal peran swasta.

"Ada dua metode equity financing di PINA yang ditawarkan, yakni direct investment, dan investasi ke instrumen yang dikeluarkan perusahaan," jelas Eko kepada Kontan.co.id.

Kedepan ia bilang akan segera berproses beberapa proyek power plant melalui perpetuity notes, seperti proyek Gas-Fired Diesel Power Plant, Pesanggaran, Bali senilai US$ 152,6 juta. Selain itu, melalui instrumen callable preferred stock untuk Bandara Kulon Progo, Yogyakarta senilai US$ 495 juta.

Rosan Roeslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat swasta cukup tertarik untuk skema PINA, lantaran risiko dan cash flow bisa lebih terukur.

Namun memang perlu komunikasi mendalam pada satu penjajakan proyek agar lebih ada kepastian. "Oleh karena itu kita terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Bappenas," tukas Rosan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto