KONTAN.CO.ID - Pemerintah telah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah. Diharapkan, ekonomi syariah bisa menjadi bagian untuk pembangunan nasional, yakni mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan demikian, pemerintah mulai dari sekarang akan mendorong wirausaha muslim di Indonesia agar berkembang dari segi jumlahnya. Pasalnya, ke depannya Indonesia sudah bukan lagi menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar sehingga momentum harus dimanfaatkan segera.

“Prediksi Bappenas pada tahun 2045 penduduk kita 320 juta. Jangan lupa, bahwa India sekarang muslimnya nomor dua terbesar. Dan ke depannya, India memiliki jumlah penduduk terbesar walaupun di sana muslimnya sekarang hanya 10%,” katanya di Yogyakarta, Kamis (24/8).

Oleh karena itu, Bambang menekankan, dalam waktu tidak lama, jumlah muslim India akan melampaui Indonesia. Dengan demikian, sebelum tidak menjadi penduduk terbesar muslim, Indonesia harus menjadi hub perekonomian syariah.

“Kita harus jadi hub. Bangladesh, Pakistan, Nigeria, penduduk total kita juga akan kalah dengan mereka, gimana yang muslimnya?” ujar dia.

Dengan begitu, menurut Bambang, dengan tidak lama lagi status hilang, jangan sampai Indonesia belum menjadi pemain utama dalam sistem syariah.

“Di masa depan, kita harus dorong adanya pengusaha muslim yang lebih banyak. Mau tidak mau harus dimulai dari wirausaha. Jangan selalu fokus ke sisi supply-nya saja,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia