KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini masih belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional. Bahkan masing-masing organisasi internasional juga memiliki konsep yang berbeda. 

Asian Development Bank (ADB) misalnya, menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang oleh tiga pilar yaitu, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi. 

Perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Serta jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. 

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Sementara, World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. 

Namun konsep pembangunan ekonomi inklusif yang telah dikeluarkan oleh berbagai institusi internasional tersebut belum mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik. 

Karena tidak adanya fokus isu ketimpangan (jender, wilayah, dan pendapatan) serta beberapa indikator lain yang tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia. "Karena itu, kita kemudian menginisiasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017," kata Bambang dalam siaran persnya, Rabu (18/7). 

Menurut Bambang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017 terdiri dari tiga pilar, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News