JAKARTA. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pasalnya sekitar 63% tenaga kerja tenaga kerja di Indonesia masih merupakan lulusan sekolah menengah pertama. Kondisi ini berdampak pada produktivitas dan daya saing yang relatif rendah. Selanjutnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja juga tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyakatan pendidikan vokasi akan dijadikan sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2018. Ia bilang, pemerintah akan melakukan pendekatan melalui dua arah. Pertama dari infrastruktur seperti penambahan jumlah sekolah, ruang kelas, maupun peralatan penunjang. Dan yang kedua yakni memperbaiki kurikulum dan kualitas guru. "Kita ingin mendorong vokasi menjadi pilihan jadi bukan terpaksa. Jadi kita perbaiki dulu kualitas sekolahnya dan gurunya," kata Bambang, Senin (22/5). Subandi Sarjoko, Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas menyatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme untuk menggandeng swasta dalam negeri agar lebih banyak membantu program vokasi. Dia bilang pemerintah tengah mengkaji mekanisme yang efektif kepada swasta agar mau bekerjasama dengan sekolah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. Menurut Subandi, hal ini memerlukan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk berani memberikan sejumlah insentif fiskal. Karena di Indonesia tidak ada payung hukum seperti di negara lain semisal Jerman yang mengharuskan swasta turut membantu kegiatan vokasi. "Pasti ini akan didorong dengan payung hukum, tapi untuk sementara diperlukan sejumlah insentif untuk swasta agar program ini bisa berkembang," ujar Subandi. Program pendidikan vokasi diharapkan pemerintah untuk bisa memenuhi suplai kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, vokasi juga sebagai program pemerataan ekonomi.
Bappenas jadikan vokasi program prioritas 2018
JAKARTA. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pasalnya sekitar 63% tenaga kerja tenaga kerja di Indonesia masih merupakan lulusan sekolah menengah pertama. Kondisi ini berdampak pada produktivitas dan daya saing yang relatif rendah. Selanjutnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja juga tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyakatan pendidikan vokasi akan dijadikan sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2018. Ia bilang, pemerintah akan melakukan pendekatan melalui dua arah. Pertama dari infrastruktur seperti penambahan jumlah sekolah, ruang kelas, maupun peralatan penunjang. Dan yang kedua yakni memperbaiki kurikulum dan kualitas guru. "Kita ingin mendorong vokasi menjadi pilihan jadi bukan terpaksa. Jadi kita perbaiki dulu kualitas sekolahnya dan gurunya," kata Bambang, Senin (22/5). Subandi Sarjoko, Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas menyatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme untuk menggandeng swasta dalam negeri agar lebih banyak membantu program vokasi. Dia bilang pemerintah tengah mengkaji mekanisme yang efektif kepada swasta agar mau bekerjasama dengan sekolah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. Menurut Subandi, hal ini memerlukan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk berani memberikan sejumlah insentif fiskal. Karena di Indonesia tidak ada payung hukum seperti di negara lain semisal Jerman yang mengharuskan swasta turut membantu kegiatan vokasi. "Pasti ini akan didorong dengan payung hukum, tapi untuk sementara diperlukan sejumlah insentif untuk swasta agar program ini bisa berkembang," ujar Subandi. Program pendidikan vokasi diharapkan pemerintah untuk bisa memenuhi suplai kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, vokasi juga sebagai program pemerataan ekonomi.