Bappenas: Jokowi tidak setuju dana aspirasi



JAKARTA. Istana dikabarkan tidak menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai anggaran untuk dana aspirasi. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago keberadaan dana aspirasi tidak sesuai dengan rencana dan visi-misi presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jadi, pemerintah harus konsisten dengan program kerja yang telah dibuat. Apalagi, keberadaan dana aspirasi tidak sesuai dengan fungsi DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan, membahas anggaran dan legislasi.

"Lebih baik kita sama-sama melakukan tugas sesuai fungsinya," ujar Andrinof, Rabu (24/6) di Istana Negara, Jakarta.


Meski menyatakan ketidaksetujuannya, Istana memang tidak secara tegas akan menolak usulan tersebut. Bahkan Andrinof juga bilang mengenai polemik dana aspirasi ini bakal dibicarakan kembali antara pemerintah dengan DPR.

Apalagi, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 memang masih dalam proses pembahasan di DPR. Andrinof hanya mengingatkan, jumlah dana aspirasi yang diusulkan memang cukup besar, dengan anggaran Rp 50 miliar per anggota, maka total dana aspirasi yang harus disediakan bisa mencapai lebih dari Rp 11 triliun.

Andrinof khawatir dana sebesar itu bisa menguap begitu saja. Padahal jika disalurkan melalui program yang jelas, dampaknya terhadap pembangunan akan cukup besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie