KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman perubahan iklim terhadap wilayah pesisir Indonesia semakin nyata. Pemerintah mengungkapkan kenaikan muka air laut berpotensi menyebabkan 29 pulau di Indonesia hilang dan berdampak terhadap lebih dari 16.500 penduduk.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengatasi dampak dari kenaikan muka air laut di wilayah pesisir. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menyebut kenaikan muka air laut berpotensi menghilangkan 29 pulau di Indonesia dan lebih dari 16.500 jiwa akan terdampak. 

"Terutama di kawasan Indonesia Timur seperti gugusan kekeliruan spermon di perairan Selat Makassar yang selama ini telah mengalami banjir permanen selama 3 tahun," kata Rachmat dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, di Gedung Bappenas, Senin (13/7/2026). 

Baca Juga: Pemerintah Didorong Kaji Matang Usulan Layer Cukai Baru demi Jaga Penerimaan Negara

Bappenas mengklaim telah menyiapkan mitigasi melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pengendalian akar masalah dengan mendorong pengendalian sumur bor, pengeluaran air tanah yang berkelanjutan serta pengurangan beban pembangunan di kawasan pesisir. 

Kedua, restorasi ekosistem pesisir di mana kita melakukan rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami dan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare. 

Ketiga, kebijakan berbasis data melalui sistem perencanaan kolaboratif dan analisa terpadu. Kemudian, dalam strategi jangka panjang pemerintah juga akan melakukan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pesisir utara jawa (pantura). 

Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf memastikan pembangunan tanggul raksasa akan melibatkan kajian sosial yang mendalam. 

Didit menyebut dalam perencanaan pemerintah juga telah melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan para pakar. 

"Di sini kami melakukan pendekatan pentahelix di dalam kegiatannya yang ada kaitannya dengan integrasi sosial," kata Didit. 

Didit mengatakan BOPPJ saat ini akan memfokuskan pembangunan tanggul di wilayah pantura Pulau Jawa. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan pembangunan akan di perluas di pulau besar lainnya. 

Dalam keterangan sebelumnya, Didit menyebut BPOPPJ telah memetakan 15 segmen pembangunan proyek tanggul laut di Pantura Jawa. 

Baca Juga: Kejar Tax Ratio hingga 15%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis Pajak

Didit menjelaskan 15 segmen pembangunan giant sea wall ini mencakup wilayah Serang hingga Gresik. Selanjutnya, hasil pemetaan ini akan kembali dilakukan penilaian sebelum pembangunan dijalankan.

"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," ujar Didit. 

Selanjutnya BOPPJ akan melakukan pendampingan kepada masyarakat di sekitar pembangunan tanggul laut. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi dampak pembangunan terhadap sosial ekonomi di wilayah sekitar. 

"Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingi nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News