JAKARTA. Untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan sistem informasi manajemen terpadu (Simpadu). Simpadu merupakan media pertukaran informasi antar instansi, yang terkait dengan kemiskinan di Indonesia.

Wakil menteri Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, selama ini penyusunan program penanggulangan kemiskinan masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah keterbatasan data baik dari sisi ketersediaan maupun dari akurasinya.

Padahal kemiskinann tidak hanya terkait dengan salah satu kementerian/lembaga (K/L) saja, teetapi seharusnya lintas sektoral. "Oleh karenanya, sistem ini akan mensinergikan semua K/L tersebut, untuk menghasilkan data yang akurat dan memadai," ujar Lukita, Kamis (17/10) di Jakarta.

Ia juga menyinggung tentang upaya pengurangan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan data, hingga bulan Maret 2014 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 11,25% dari total masyarakat Indonesia. Jumlah itu masih jauh dari target tahun ini sebesar 9%-10% dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional perubahyan (APBN-P) 2014.

Apalagi, jika dibandingkan dengan target kemiskinan yang diusung presiden terpilih Joko Widodo yang mencapai 6%-8% di tahun 2019 nanti. Namun, meski sudah diluncurkan data yang tersedia di Simpadu masih belum lengkap.

Lukita bilang, menjadi tugas pemerintah berikutnya, beserta pemerintah daerah serta K/L untuk melengkapi dan terus memperbaharui informasi yang ada. "Kita memang selalu bisa membuat tapi sulit untuk memelihara atau update," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa