JAKARTA. Pemerintah meminta pengusaha perhotelan Indonesia untuk lebih kreatif dalam mencari pendapatan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Adrinof Chaniago mengatakan, pengusaha perhotelan tidak bisa lagi terlalu mengandalkan pesanan dan rapat-rapat dari instansi pemerintah. 

Menurut Adrinof, para pengusaha hotel harus berhenti mengeluh soal  larangan rapat di hotel mewah bagi kementerian dan lembaga. Untuk bisa mempertahankan pendapatan, pengusaha perhotelah haris bisa berinovasi tanpa harus mengandalkan dana rapat dari kementerian lembaga. "Berhentilah mengeluh, tergantung pada pesanan meeting dan agenda pemerintah, lakukan kreasi," kata Adrinof di Jakarta Kamis (15/1).

Adrinof mengaku larangan rapat di hotel tersebut dibuat bukan semata untuk menghemat anggaran rapat. "Tetapi juga dilakukan untuk membuat pengusaha perhotelan kita kreatif, kita punya banyak potensi untuk dikembangkan," katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 1 Desember 2014 lalu telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) di kantor kementerian dan lembaga menggelar rapat di hotel mewah.

Larangan itu ditolak oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani berharap pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut. Dia khawatir larangan itu akan memangkas pendapatan bisnis hotel 40%- 50%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa