KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan defisit anggaran 2025 di kisaran 1,5% hingga 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut muncul berbanding terbalik dengan angka yang ditetapkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 dalam kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB.

Suharso mengatakan defisit yang lebih rendah tersebut dibutuhkan agar pemerintahan yang baru memiliki ruang fiskal yang lebih luas.

"Kami berharap Bu Menkeu dan dari Komisi XI DPR, kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5% hingga 1,8% sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6).

Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan untuk membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya. 

Baca Juga: Defisit APBN 2025 Melebar ke Kisaran 2,45%-2,82% dari PDB, Ini Penyebabnya

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih yakni Prabowo Subianto memiliki ruang untuk mengubah rancangan APBN 2024 yang tengah didesain pemerintahan saat ini.

"Presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan RPJMN tahun pertama melalui APBN-P," kata Suharso.

Ditemui usat rapat, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa defisit yang diminta sebesar 1,5% hingga 1,8% akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Namun, sampai saat ini pemerintah masih akan menggunakan target defisit yang telah didesain direntang 2,45% hingga 2,82% PDB.

"Kita tetap di 2,45% hingga 2,82%. Seperti yang di itu (KEM-PPKF)," kata Suahasil kepada awak media, Rabu (5/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat