JAKARTA. Aktivitas pengelolaan pertambangan di Papua akan dievaluasi, termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menunjuk Menteri Perencanan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, memimpin tim evaluasi.

Tim tersebut akan terdiri dari 14 Kementerian/Lembaga, termasuk Bappenas. kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, tim ini mendapat tugas untuk mengevaluasi dalam batas waktu hingga Desember 2015. "Hasilnya akan diserahkan langsung kepada Jokowi," ujar Andrinof, Kamis (11/6) di Jakarta.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Salah satu tujuan evaluasi tersebut adalah memberikan masukan mengenai nasib kontrak karya Freeport.

Seperti diketahui perjanjian KK antara pemerintah dengan Freeport akan segera habis pada tahun 2021 nanti. Dengan keberadaan tim ini, menunjukan bahwa pemerintahan Jokowi belum menunjukan tanda-tanda akan melanjutkan KK tersebut.

Sebab, kata Andrinof hasil evaluasi nanti bisa saja mengatakan, pengelolaan tambang emas dan tembaga yang selama ini dikelola oleh Freeport bisa saja dialihkan ke pihak lain. Opsi lainnya, kata Andrinof adalah memberikan izin agar Freeport melakukan jointb venture dengan perusahaan lain.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memang, tim evaluasi ini tidak hanya akan fokus pada KK Freport-Pemerintah. Sebab, evaluasi juga akan dilakukan seluruh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Bumi Cendrawasih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia