KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menilai transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan transformasi tersebut mampu menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau hingga 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau telah menjadi arah kebijakan strategis nasional yang harus dijalankan secara beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujarnya dalam Bangun Bangsa Conference 2026 di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Turun Tipis Jadi US$ 145,3 Miliar Pada Juli 2026

Menurut Rachmat, selain membuka lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau baru pada 2029, transisi tersebut juga diproyeksikan mampu mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. 

Ia menekankan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan inklusi sosial sebagai pusat pembangunan.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Bangun Bangsa Conference 2026 bertema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy. Forum ini mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pemberdayaan masyarakat untuk membahas strategi investasi sosial yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur.

President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan investasi sosial perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berfokus pada pembangunan fisik menjadi penguatan kapasitas masyarakat.

Baca Juga: Ekonomi RI Tertinggal di ASEAN, Investasi Jadi Kunci Kejar Pertumbuhan 6%

Ia menegaskan bahwa bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif. 

"Kami percaya tantangan sosial ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas—membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri," katanya.

William menjelaskan program Bangun Bangsa berawal dari proyek percontohan di Kota Malang pada 2024 dan kini telah berkembang ke empat kota dan kabupaten dengan lebih dari 200 penerima manfaat. 

Menurutnya, dampak investasi sosial akan semakin besar apabila dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Dalam forum tersebut, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Sihol P. Aritonang menilai investasi sosial perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan agar pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan.

"Bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karena itu, investasi pada masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: BGN Temukan 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Sinkronisasi Dipercepat

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan pendampingan berkelanjutan, dukungan pembiayaan, serta perluasan akses pasar. 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan menjadi faktor penting agar lebih banyak UMKM mampu naik kelas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah pembicara dalam konferensi juga menyoroti perlunya transformasi investasi sosial dari aktivitas filantropi menjadi strategi pembangunan yang berbasis data, memiliki indikator dampak yang terukur, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Melalui penyelenggaraan Bangun Bangsa Conference 2026, penyelenggara berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat standar baru investasi sosial di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News