KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Stagnasi pertumbuhan ekonomi menjadi isu prioritas yang disasar pemerintah dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menyusun RPJMN, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan diagnostik pertumbuhan. 

Hasilnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghambat terbesar (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. 

“Kita hanya mentok tumbuh 5,3%, artinya ada hambatan yang sangat serius. Ternyata utamanya adalah kualitas regulasi dan institusi Indonesia yang belum baiklah yang membuat pertumbuhan terhambat,” kata Bambang dalam acara Konsultasi Pusat Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Rabu (24/7). 

Di sisi regulasi, Bambang mengatakan, selama ini aturan yang ada cenderung membatasi ketimbang mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis. Hambatan regulasi tersebut meliputi regulasi tenaga kerja, investasi, hingga regulasi perdagangan yang berbiaya mahal dan memakan waktu lama. 

Sementara institusi masih memiliki kualitas yang rendah akibat korupsi, birokrasi yang tiak efisien, serta lemahnya koordinasi antar kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah. 

Hambatan lainnya menurut Bambang terkait dengan kondisi fiskal dan infrastruktur. 

“Kapasitas anggaran masih belum bisa memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi karena rasio pajak di 11%-12% masih terlalu rendah, jelas tidak cukup mendorong,” kata Bambang. 

Begitu juga dengan infrastruktur yang meski sudah mengalami kemajuan pembangunan cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun masih belum terkoneksi secara efektif baik di darat, laut, dan udara. 

Terakhir, Bambang menyebut, permasalahan sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat. Meski bukan penghambat terkuat, minimnya kualitas dan produktivitas SDM di Indonesia bisa menjadi masalah untuk jangka menengah dan panjang. 

“Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi,” tutur Bambang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi