JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru saja merampungkan kajian proyek tanggul raksasa Jakarta atau dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Hasil rekomendasi tim kajian ini menyatakan agar pemerintah fokus untuk membentengi wilayah Jakarta dari air laut.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, berdasarkan hasil kajian tim Bappenas, setidaknya ada sembilan titik kritis yang direkomendasikan untuk segera ditangani lewat pembangunan tanggul raksasa.

Total panjang tanggul yang perlu dibangun di sembilan titik itu mencapai 28,6 kilometer (km) yang berlokasi di Jakarta Utara. Salah satunya terdapat di Muara Baru. "Yang disebut kritis artinya batas tinggi tanggul yang ada saat ini dengan permukaan air hanya tinggal 0,5 meter. Sehingga saat air pasang, daratannya tergenang," ungkap Wismana, Selasa (1/11).

Menurut Wismana, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul di sembilan titik itu sekitar Rp 10 triliun. Rencananya, biaya pembangunan tanggul di sembilan titik kritis itu akan dipikul pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, rekomendasi tim kajian Bappenas terkait fokus pembangunan tanggul di sembilan titik kritis ini bertujuan untuk menyelamatkan Jakarta. "Paling tidak untuk waktu 10 tahun ke depan," ungkapnya.

Swasta tak terlibat

Sementara itu, Wismana bilang, dari kajian tim Bappenas juga belum merekomendasikan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun tanggul di sembilan titik kritis itu. Sebab, "Proyek di sembilan titik kritis ini tugas pemerintah," ungkapnya.

Bahkan, Bambang menambahkan sebenarnya pembiayaan untuk pembangunan tanggul di sembilan titik kritis ini sanggup dibiayai dari APBD DKI Jakarta. "DKI Jakarta sanggup membiayai Rp 10 triliun. Itu bukan proyek satu tahun," imbuhnya.

Catatan saja, sebelumnya pemerintah berencana melibatkan swasta dalam membangun proyek tanggul raksasa. Mereka adalah perusahaan yang memiliki lahan di sepanjang Pantai Utara Jakarta, termasuk pengembang kawasan reklamasi.     

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie