KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah sudah mulai membuat hitung-hitungan estimasi pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada dua skenario besar biaya yang dibutuhkan.

Pertama adalah membutuhkan dana Rp 466 triliun dan kedua kebutuhan dana sebesar Rp 323 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan infrastruktur utama seperti gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian untuk fungsi pendukung seperti gedung dan rumah ASN/POLRI/TNI termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Ada juga pembangunan fungsi penunjang seperti fasilitas sarana dan prasarana serta kebutuhan pengadaan lahan.

Untuk membiayai pembangunan ibu kota baru ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan skema pembiayaannya tidak akan bergantung kepada APBN. Dia mengatakan, skema yang paling banyak digunakan justru kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"APBN pasti akan ada. Lebih banyak untuk infrastruktur pelayanan dasar. Membangun istana tentunya, bangunan strategis untuk TNI POLRI, perumahan dinas baik untuk ASN maupun TNI, juga  pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau," tutur Bambang, Rabu (26/6).

Tak hanya menggunakan APBN, Bambang mengatakan pihaknya akan mendorong BUMN untuk turut meningkatkan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan maupun jalan.

Sementara pembangunan dengan skema KPBU akan didorong untuk membangun gedung-gedung kantor, membangun beberapa infrastruktur utama termasuk listrik dan air, sarana pendidikan, sekolah, universitas, sarana kesehatan, rumah sakit, museum dan sarana penunjang lainnya.

"Swasta akan melihat ibu kota baru sebagai sarana investasi yang menarik, baik untuk perumahan, kemudian membangun apakah sarana pendidikan tinggi, kesehatan, hotel, restoran, shoping mall maupun sains techo park. Jadi intinya semua pihak akan dilibatkan sehingga APBN tidak menanggung ini sendirian," jelas Bambang.

Bila menggunakan skenario pertama yakni dengan biaya Rp 466 triliun, pembangunan infrastruktur utama membutuhkan dana sebesar Rp 51,1 triliun. Fungsi pendukung membutuhkan dana sebesar Rp 233,7 triliun, fungsi penunjang membutuhkan dana sebesar Rp 169,2 triliun, ruang terbuka hijau sebesar Rp 4 triliun dan pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli