KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat pengangguran bisa makin mengecil menjadi di bawah 4% pada 2024. Target ini akan tercapai andai pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,5%-6% pada tahun 2024 mendatang.

"Target kami memang lima tahun ke depan pengangguran bisa turun menjadi sekitar 3%-4% serta kita harapkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,5% - 6% di 2024," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat acara Indonesia Development Forum, Senin (22/7).

Bambang mengatakan, salah satu cara mengurangi pengangguran itu adalah dengan mengoptimalkan ekosistem ekonomi digital. Ia menilai, optimalisasi ekonomi digital itu dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. "Mau tidak mau kita adopsi digitalisasi maupun revolusi industri," kata dia.

Menurut Bambang, digitalisasi dan revolusi industri akan memperbaiki produktivitas. Jika produktivitas membaik maka pertumbuhan ekonomi membaik dan efisiensi akan tercipta.

"Karena ada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kalau orang banyak ribut bahwa digital akan mengurangi pekerjaan mungkin persis dibidangnya iya. Tapi kalai kita lihat secara keseluruhan sebenarnya akan menciptakan lapangan kerja baru," ujar dia.

Bappenas mendorong agar semakin banyak masyarakat berwirausaha dengan memanfaatkan kredit mikro maupun crowd funding dan pembinaan pemerintah agar mampu keluar dari kelompok berpenghasilan rendah.

Selain itu, Bappenas menilai adanya digitisasi ini juga dapat meningkatkan partisipasi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Sebab, saat ini partisipasi pekerja perempuan terbilang masih rendah yakni 50% dari populasi perempuan di Indonesia. Padahal, di negara-negara maju partisipasi perempuan yang bekerja sebanyak 70% dari jumlah populasi perempuan.

Melihat hal itu, Bappenas melihat untuk meningkatkan persentase pekerja perempuan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan digitalisasi dan menciptakan lapangan kerja yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.

"Digital menjadi cara peningkatan partisiapsi kerja perempuan dan difabel," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar semakin banyak masyarakat bekerja disektor formal. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pendidikan vokasi dan mengatasi mismatch antara kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan kompetensi tenaga kerja. Pasalnya, saat ini 60% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal yang berdampak pada rendahnya produkrifitas maupun upah pekerja.

"Vokasi harus disesuaikan kebutuhan pasar. Kami juga akan mendorong balai latihan kerja untuk membaca kebutuhan pasar," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menuturkan era digitalisasi harus dioptimalkan. Ia meminta Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga bagian dari inovasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat