JAKARTA. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengaku, sampai saat ini dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012 tidak mengganggu proyek kereta api di Kalimantan Tengah. Mega proyek itu itu berhenti karena masih terkendala belum adanya dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah. Bastary juga menegaskan, tidak ada lelang ulang untuk proyek kereta api Kalimantan Tengah. "Pemenang tender sudah ada, cuma belum dikontrak. Itu urusannya sama gubernur," katanya kepada KONTAN, Rabu (26/11). Saat ini yang masih menggantung dari mega proyek senilai Rp 50 triliun itu adalah jaminan politik dari pemerintah. Seperti diberitakan sebelumnya, mega proyek kereta api Kalteng yang sebelumnya diperuntukkan untuk angkutan batubara, kemungkinan akan ditender ulang. Hal itu menjadi efek dari dugaan tersangkutnya Direktur PT Mega Guna Ganda Semesta Muljadi Senjaya atas kasus korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012.
Bappenas: Tidak ada lelang ulang proyek KA Kalteng
JAKARTA. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengaku, sampai saat ini dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012 tidak mengganggu proyek kereta api di Kalimantan Tengah. Mega proyek itu itu berhenti karena masih terkendala belum adanya dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah. Bastary juga menegaskan, tidak ada lelang ulang untuk proyek kereta api Kalimantan Tengah. "Pemenang tender sudah ada, cuma belum dikontrak. Itu urusannya sama gubernur," katanya kepada KONTAN, Rabu (26/11). Saat ini yang masih menggantung dari mega proyek senilai Rp 50 triliun itu adalah jaminan politik dari pemerintah. Seperti diberitakan sebelumnya, mega proyek kereta api Kalteng yang sebelumnya diperuntukkan untuk angkutan batubara, kemungkinan akan ditender ulang. Hal itu menjadi efek dari dugaan tersangkutnya Direktur PT Mega Guna Ganda Semesta Muljadi Senjaya atas kasus korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012.
