KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah meracik asumsi dasar makro untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, di mana terdapat beberapa indikator yang telah diasumsikan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut beberapa indikator tersebut antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, lifting minyak mentah hingga lifting gas bumi.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pemerintah mengasumsikan laju inflasi ditetapkan di dalam APBN pada level 2,5% plus minus 1%.

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Kemudian, nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp 15.000 sampai Rp 15.400 per dolar AS di tahun 2025 mendatang. Sementara, pertumbuhan ekonomi diproyeksi di kisaran 5,3% sampai 5,6%.

Bappenas juga memberikan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2025 dalam rentang US$ 75 hingga US$ 85 per barel.

“Lifting-nya (minyak bumi) sebesar 583 ribu barel per hari (bph) sampai 605 ribu bph, serta lifting gas bumi 1.000 bsmph sampai 1.045 bsmph,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin (4/3).

Baca Juga: Target Defisit RAPBN 2025 Melebar Hingga 2,8%, Utang Diprediksi Bakal Menjadi Andalan

Amalia mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sampai 5,6% diharapkan agar lima tahun ke depan pemerintah menyiapkan fondasi transformasi sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Selain itu, lanjut Amalia, hal ini juga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi pertumbuhan ekonominya harus lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi yang di 2024 atau tahun 2023,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Amalia menambahkan, asumsi-asumsi usulan pemerintah tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Yang jelas untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu harus dikontribusikan oleh bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder. Peran pemerintah adalah memfasilitasi, memberikan stimulus, tapi aktornya juga non pemerintah,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 di kisaran 2,4% hingga 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut meningkat dari perencanaan defisit APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari