KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui transaksi bursa CPO masih minim sejak dimulai perdagangannya pada 20 Oktober 2023 lalu. 

Kepala Bappebti Periode 2022-2023, Didid Noordiatmoko mengatakan saat ini pelaksanaan bursa CPO ini masih bersifat voluntering atau tanpa ada paksaan. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk masuk dalam bursa CPO.

Sementara, pelaksanaan bursa CPO juga masih berjalan kurang lebih dalam dua minggu. Dimasa ini menurutnya menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas bursa CPO Indonesia untuk berjalan secara fair dan transparan.

"Bursa CPO baru berumur dua minggu lebih. Transaksi pertama sangat kecil tapi kami sebagai regulator yang penting jalan dulu kami tahu perlu waktu agar bisa berjalan," kata Didid dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Nusa Dua, Kamis (2/10).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Sejumlah Insentif Tarik Minat Pengusaha Masuk Bursa CPO

Untuk meningkatkan transaksi di bursa CPO, pemerintah juga berencana akan memberikan insentif. 

Beberapa di antaranya seperti pengurangan kewajiban setoran ke pemerintah, baik dalam bentuk pajak atau Bea Keluar (BK). Kemudian, pengurangan kewajiban pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Jenis-jenis insentif ini masih dalam tahap kajian untuk kemudian dibahas  bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Misalnya dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana kaitannya dengan DMO apakah bisa mempengaruhi DIMO-nya. Kami juga sedang kaji dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri bagaimana kebijakannya bursa cpo untuk ekspor seperti apa," terang Didid. 

Sebagai Informasi, Bursa minyak kelapa sawit atau Bursa Crude Palm oil (CPO) resmi meluncur pada 13 Oktober 2023. Transaksi perdana di bursa CPO juga telah dilangsungkan 20 Oktober lalu. 

Hadirnya Bursa CPO Indonesia juga dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan mekanisme perdagangan CPO yang lebih adil serta transparan. 

Hal ini lantaran harga sawit di Tanah Air tak lagi harus mengekor pada harga yang ditetapkan oleh bursa CPO Malaysia dan Rotterdam, Belanda. 

Melalui Bursa CPO, Indonesia tidak hanya akan memiliki harga acuan sawit sendiri, tetapi juga diharapkan dapat menjadi barometer harga CPO dunia. Hal ini mengingat posisi Indonesia yang memang menjadi penghasil nomor satu CPO di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari