KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform e-commerce maupun
social commerce seperti TikTok Shop acap kali dituding sebagai biang keladi banjir impor barang murah. Padahal, jauh sebelum TikTok Shop beroperasi, produk impor dengan harga murah sudah bertebaran di berbagai lapak, baik lapak tradisional maupun online. Pada 2018 lalu, tiga tahun sebelum TikTok Shop masuk ke Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, 90% produk yang dijual di e-commerce merupakan barang impor. Sementara produk dalam negeri hanya mencapai 10%.
Baca Juga: Aplikasi E-commerce Punya Fitur Mirip Sosial Media, Apakah Langgar Aturan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, barang impor berharga murah tak cuma diperdagangkan di lapak online. Di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern, konsumen juga bisa dengan mudah menemukan berbagai barang impor yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. "Banjir produk impor berharga murah bukan disebabkan oleh platform perdagangan elektronik tertentu seperti TikTok Shop, namun karena ada masalah dalam penegakan aturan dan pengawasan rantai pasok barang impor," ujar Tauhid dalam keterangannya, Kamis (28/3). Kabar baiknya, pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat masuknya barang impor berharga murah.
Baca Juga: Ombudsman Soroti Perbedaan Sikap Dua Menteri Jokowi Terkait Tiktok Shop Tahun lalu, misalnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 untuk memperketat perdagangan lintas batas alias
cross-border commerce. Cross-border commerce disinyalir menjadi salah satu pintu masuk barang impor berharga murah. Shopee dan Lazada, misalnya, termasuk dalam platform e-commerce yang menyelenggarakan
cross-border commerce. Sementara Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan TikTok dilansir dari berbagai sumber, tidak melayani
cross-border commerce. Praktik cross-border commerce memungkinkan barang impor dijual langsung oleh penjual di luar negeri kepada konsumen di dalam negeri. Praktik ini tentu saja merugikan pengusaha UMKM di dalam negeri. Itu sebabnya, melalui Permendag Nomor 31, pemerintah telah melarang impor lewat skema
cross-border untuk barang dengan harga di bawah US$ 100 untuk melindungi produk dalam negeri. Walau sudah mempunyai landasan hukum yang baik, Taufid merekomendasikan agar pengawasan dapat diperketat terhadap produk impor.
Baca Juga: Migrasi Tiktok-Tokopedia Segera Selesai, DPR Minta Merangkul UMKM Implementasi hambatan non-tarif seperti pemberlakuan standar produk, misalnya, perlu diawasi secara ketat dengan melakukan inspeksi. Pemerintah juga perlu melakukan penyelidikan terhadap jalur-jalur yang digunakan untuk importasi barang, apakah melalui sarana logistik tertentu atau lewat jalur ilegal. Pengawasan ini perlu melibatkan aparat penegak hukum. Tauhid mengingatkan, selain merilis regulasi, kelembagaan dan pengawasan terhadap impor barang harus benar-benar kuat. Begitu juga dengan operasi pasar dan penindakan hukum.
Tanpa pengawasan ketat, Tahid menambahkan, banjir barang impor berharga murah akan merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri. Sebab, pemerintah bisa jadi kehilangan potensi pajak. Pelaku usaha di dalam negeri, khususnya pengusaha UMKM, tentu saja akan dirugikan. Begitu pula dengan konsumen. Meski mendapatkan harga murah, kualitas maupun garansi barang yang konsumen peroleh bisa jadi tidak memenuhi standardisasi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
