KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) tengah mendalami dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didugadijual di sebuah forum daring. "Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menyelidiki kebocoran ini," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigjen Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa (24/9/2024). "Ini adalah kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi permasalahan di ruang siber," ujarnya lagi.
Baca Juga: Data NPWP Diduga Dijual Hacker Bjorka, Cek Cara Membuat NPWP Online 2024 Himawan mengungkapkan, penyelidikan masih berjalan dan pihaknya telah berkomunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik digital terhadap insiden tersebut. "Apakah ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, itu sedang kami dalami. Forensik akan membantu menentukan tipologi dan arah penyelidikan lebih lanjut," katanya. Lebih lanjut, menurut Himawan, Polri saat ini terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan menegaskan akan mendalami setiap informasi yang masuk. Termasuk, berkoordinasi dengan kementerian terkait. "Proses penyelidikan masih berjalan, dan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengungkap kasus ini," ujar Himawan. Sebelumnya, kabar dugaan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto, @secgron yang menunjukkan sebuah tangkapan layar dari akun Bjorka. Akun tersebut menawarkan 6 juta data NIK dan NPWP dengan harga 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).
Baca Juga: Menko Polhukam akan Panggil Dirjen Pajak Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP Tak terkait peretasan PDNS 2 Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, pada 23 September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sudah menegaskan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut tidak terkait dengan peretasan yang pernah terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. "Dari data di lapangan memang NPWP ini memang tidak masuk di tenan PDNS 2 Surabaya,” kata Hadi. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya bersama BSSN sedang melakukan validasi data Direktorat Jenderal Pajak yang diduga bocor tersebut.
Baca Juga: Imbas Kebocoran 6 Juta Data NPWP, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam dan Menkominfo “Kemudian, kami juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya adalah nomor telepon, NIK dan NPWP,” ujarnya. Selain itu, menurut Hadi, tim internal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut bersama BSSN. “Tim pengamanan Kemenkeu ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Kami dari Kemenko Polhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini,” katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Polri: Proses Penyelidikan Masih Berjalan", Klik untuk baca:
https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/15054961/6-juta-data-npwp-diduga-bocor-polri-proses-penyelidikan-masih-berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
