KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga bisa mendatangkan sederet manfaat, khususnya dari sisi penghematan bagi negara dan masyarakat. Sayangnya, meski sudah berjalan selama 10 tahun, baru sekitar 1% rumah tangga yang berhasil dialiri jargas.

Hingga sekarang, pemerintah memang masih mengandalkan penugasan untuk perusahaan plat merah. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai sub holding gas BUMN masih menopang program pembangunan jargas.

Baca Juga: Ini tanggapan Kementerian ESDM dan Pertamina soal penerapan subsidi LPG dengan kartu

Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan, dalam periode 2009-2019 sudah terbangun 537.936 Sambungan Rumah Tangga (SR) jargas, yang tersebar dari Aceh hingga Papua, meski baru ada di 17 provinsi dan 60 kabupaten/kota.

Jika ditotal, baru 1% rumah tangga yang teraliri jargas. "Jika penduduk Indonesia 260 juta dan diasumsikan satu rumah tangga 4 orang, jadi 537.000 sambungan rumah itu sekitar 0,9% atau hanya 1%," kata Suko saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (6/7) kemarin.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun ini PGN ditugaskan membangun 316.000 SR jargas. Namun ada pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19, dari semula Rp 3,5 triliun menjadi Rp 1,4 triliun dari APBN 2020.

Sehingga realisasi dari APBN menjadi 127.864 SR jargas yang akan dibangun di 23 kabupaten/kota. Adapun, untuk tahun depan, PGN berencana membangun 734.000 SR jargas dengan nilai Rp 8,1 triliun. Pada tahun 2022, naik lagi menjadi 840.000 SR jargas dengan belanda modal Rp 9,2 triliun. Namun, mulai tahun ini dimungkinkan adanya skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Baca Juga: Kejar target 4 juta sambungan jargas, pemerintah akan kerja sama dengan swasta

Pada tahun 2023 ditargetkan terbangun 800.000 SR jargas dengan biaya Rp 8,8 triliun, dan jumlah yang sama di tahun 2024. Dengan begitu, hingga tahun 2024 ditargetkan bakal terbangun total 4 juta SR jargas. Menurut Suko, pembangunan jargas ini membawa sejumlah manfaat. "Mulai dari penurunan impor LPG, penghematan belanja masyarakat hingga penghematan subsidi LPG," sebutnya. 

Dia memaparkan, mengacu pada road map pembangunan jargas sesuai RPJMN 2020-2024, pemanfaatan jargas sampai 2024 bisa menurunkan impor LPG hingga US$ 17,2 juta per tahun, penghematan belanja masyarakat hingga Rp 0,3 triliun per tahun, dan penghematan subsidi LPG sampai Rp 3,3 triliun per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .