KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan, baru lima perbankan dan satu perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang terintegrasi dalam Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Sistem yang dibangun dan dikelola PT Jalin Pembayaran Nusantara tersebut disiapkan untuk membantu pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, implementasi SPP-TDLN saat ini masih dalam tahap stabilisasi.

Baca Juga: Jalin CX Summit 2026 Perkuat Sinergi Regulator dan Industri Pembayaran Digital

Pemerintah juga masih melakukan sejumlah penyesuaian untuk memperluas cakupan lembaga jasa keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran yang berpartisipasi.

Menurut Bimo, salah satu tantangan yang perlu diselesaikan adalah integrasi data antara sistem pembayaran, SPP-TDLN, dan sistem administrasi perpajakan Coretax.

"Sementara ada lima perbankan dan satu fintech yang sudah masuk di dalam sistem, tetapi ada juga penyesuaian-penyesuaian yang harus disesuaikan antara sistem pemberian data, kemudian SPP-TDLN dan juga Coretax," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Ia mengatakan, sejumlah perbaikan perlu dipercepat agar integrasi sistem berjalan optimal sekaligus memperluas jumlah lembaga yang berpartisipasi.

Untuk itu, DJP terus berkoordinasi dengan dua otoritas utama, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Baca Juga: Askrindo Purwokerto Jamin KUR Rp 2,2 Triliun hingga Oktober 2026

Koordinasi tersebut bertujuan memastikan lembaga jasa keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran di bawah pengawasan masing-masing otoritas dapat terhubung dengan SPP-TDLN.

OJK berperan mendorong lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya untuk masuk ke dalam sistem. Sementara BI memastikan penyelenggara sistem pembayaran yang diawasinya turut berpartisipasi.

Adapun SPP-TDLN diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara. Perusahaan tersebut membantu pemerintah memungut PPN melalui sistem pembayaran berdasarkan transaksi yang menjadi objek pajak.

Bimo menjelaskan, melalui sistem ini, setiap transaksi akan disaring menggunakan algoritma tertentu untuk memastikan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian barang digital atau pemanfaatan jasa digital dari luar daerah pabean.

Dengan demikian, tidak seluruh transaksi pembayaran ke luar negeri menjadi objek pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.

Sistem ini hanya menyasar transaksi pembelian barang digital dan pemanfaatan jasa digital dari luar daerah pabean.

Baca Juga: Begini Kata OJK soal Rencana Menkop yang Ingin Koperasi Ambil Alih KB Bank

Contohnya adalah pembayaran layanan aplikasi, perangkat lunak, gim daring, hingga platform hiburan digital.

Sementara itu, pengiriman uang ke luar negeri atau remitansi tidak termasuk objek pemungutan melalui sistem tersebut.

Begitu pula dengan pembelian barang fisik dari luar negeri. Transaksi tersebut tetap mengikuti mekanisme perpajakan impor ketika barang masuk ke daerah pabean Indonesia.

Lebih lanjut, Bimo mengatakan SPP-TDLN juga ditujukan untuk memperluas pemungutan PPN atas transaksi digital dari platform luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN.

"Karena PPN itu dipungut atas pemanfaatan, pembelian barang digital dan jasa digital," tegasnya.

Saat ini, terdapat 261 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Baca Juga: CNAF Catat Pembiayaan Investasi Rp 422 Miliar, Ini Strategi Hadapi Pasar yang Lesu

Namun, masih terdapat ribuan platform digital asing yang berpotensi masuk dalam cakupan pemungutan melalui SPP-TDLN.

Sejumlah platform yang disebut berpotensi masuk dalam cakupan tersebut antara lain penyedia perangkat lunak, aplikasi, gim daring, hingga layanan hiburan digital seperti Netflix, Spotify, Snapchat, Google, dan YouTube.

Bimo menegaskan, kebijakan SPP-TDLN tidak menyasar platform dalam negeri seperti Shopee dan Lazada. Sistem ini difokuskan pada penyedia barang dan jasa digital dari luar negeri yang transaksinya dilakukan oleh konsumen Indonesia.

Pemerintah berharap integrasi sistem pembayaran tersebut dapat membuat pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara berjalan lebih transparan dan akurat.

Kebijakan ini juga diharapkan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News