KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berpotensi terusik. Padahal emiten teknologi ini baru saja membukukan laba bersih untuk pertama kalinya di kuartal I-2026. 

Per Maret 2026, GOTO membukukan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 171 miliar. Pencapaian tersebut ditopang oleh pendapatan bersih GOTO yang melonjak 26% secara menjadi Rp 5,34 triliun.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk perubahan skema bagi hasil yang menekan porsi pendapatan perusahaan aplikator hingga 8%.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Tak Lagi Rugi, Emiten Pengelola Hypermart (MPPA) Raih Laba Rp 1,6 Miliar

Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan porsi minimal pendapatan bagi pengemudi ojek online (ojol) sebesar 92%, naik dari sebelumnya sekitar 80%. Artinya, bagian yang diterima aplikator dipangkas signifikan demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

Selain mengatur skema bagi hasil, Perpres tersebut juga memuat kewajiban pemberian perlindungan sosial bagi pengemudi ojol, termasuk jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan serta asuransi kesehatan.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menyampaikan pihyaknya senantiasa mematuhi peraturan pemerintah termasuk terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres. 

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” jelasnya dalam keterangan yang Kontan terima, Sabtu (2/6). 

Hans bilang GOTO akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek. 

Dalam audiensi massa buruh di Gedung DPR, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online melalui Danantara. 

Baca Juga: Laba MAP Group (MAPI) dan (MAPA) Melejit Dua Digit, Begini Rekomendasi Sahamnya

Menurutnya, masuknya pemerintah sebagai pemegang saham membuka ruang untuk penyesuaian berbagai kebijakan di sektor transportasi online, termasuk terkait besaran komisi yang selama ini menjadi keluhan pengemudi ojol. 

Dalam catatan Kontan, Danantara mendapat tawaran golden shares atau saham emas dalam proses merger GOTO dengan Grab. Di mana, Danantara akan punya porsi saham minoritas di entitas hasil penggabungan dengan hak istimewa. 

Sebenarnya kehadiran pemerintah di GOTO juga sudah ada melalui PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Di mana, Telkomsel memegang sekitar 23,72 miliar saham GOTO atau setara dengan 1,99% per 27 Februari 2026. 

Namun saat dikonfirmasi, Dasco menyatakan dirinya hanya mendapat informasi dari Danantara. Dia tidak bisa memberikan informasi lebih rinci terkait perusahaan aplikator ojol yang dimaksud. 

 “Saya tidak tahu detail, hanya dikasih kabar seperti itu. Takut salah jawab,” ucap Dasco saat dihubungi Kontan, Minggu (3/5/2026). 

Menilik Prospek Kinerja GOTO  

KONTAN juga sudah menghubungi Operational Officer Danantara Dony Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir untuk mengonfirmasi kabar ini. Namun hingga tulisan ini naik belum ada tanggapan. 

Baca Juga: Laba MAP Group (MAPI) dan (MAPA) Melejit Dua Digit, Begini Rekomendasi Sahamnya

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai pasar kemungkinan akan membaca sentimen yang ada secara hati-hati, mungkin cenderung negatif dalam jangka pendek. 

“Masalahnya bukan semata Danantara masuk atau tidak, tetapi kekhawatiran bahwa arah bisnis aplikator bisa makin dipengaruhi agenda sosial dan politik, bukan murni pertimbangan komersial,” katanya. 

Budi memproyeksikan kalau skema bagi hasil benar-benar dipaksa turun ke sekitar 8%, dampaknya jelas ke margin. Dalam kasus GOTO, kata dia, pasar baru mulai melihat perbaikan karena efisiensi dan disiplin biaya. 

“Jadi kalau take rate dipangkas, ruang perbaikan profitabilitas otomatis ikut tertekan. Yang juga penting, investor global biasanya tidak terlalu nyaman bila ada ketidakjelasan batas antara tujuan bisnis dan tujuan kebijakan publik,” jelas Budi. 

Menurutnya, investor global bisa menerima keberadaan sovereign fund seperti Danantara, tetapi pasar tetap ingin kepastian bahwa keputusan korporasi akan tetap berbasis profitabilitas dan tata kelola, bukan penugasan sosial.

“Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan. Driver memang perlu perlindungan dan pendapatan yang lebih adil, tetapi kalau regulasi menekan ekonomi platfrom risikonya kembali ke insentif berkurang dan ekspansi terlambat,” kata Budi. 

Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana menambahkan kalau Danantara memang besar masuk ke GOTO, kehadiran negara dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan strategis yang berpotensi memperkuat keberlanjutan ekosistem digital nasional. 

Baca Juga: Multi Prima (LPIN) Bagi Dividen Rp 19,12 Miliar, Cek Jadwalnya Sekarang

“Namun pasar cenderung sensitif terhadap potensi intervensi kebijakan yang berdampak langsung pada model bisnis, khususnya terkait rencana penyesuaian skema bagi hasil antara aplikator dan mitra pengemudi dari,” katanya. 

Jika kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan, maka secara matematis akan menekan take rate yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan GOTO. Artinya, ruang margin GOTO berpotensi kembali tergerus, di tengah upaya manajemen. 

“Dalam konteks ini, pasar bisa melihat adanya trade-off antara tujuan sosial pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi dengan kepentingan profitabilitas perusahaan,” jelas Hendra. 

Hendra menyebut ketidakpastian arah kebijakan ini berisiko meningkatkan persepsi risiko investor, terutama investor asing yang sangat memperhatikan konsistensi regulasi dan kepastian iklim usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News