KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024.

Pasca dilantik, sejumlah pihak menilai kepala daerah akan menghadapi tantangan efisiensi anggaran APBD. Hal ini setelah Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, efisiensi akan berdampak masif bagi ekonomi. Perkiraannya, ekonomi kuartal I (Q1) yoy akan tumbuh dibawah 4,9%. Sepanjang tahun berpotensi tumbuh dibawah 2024, bahkan dibawah 5%.

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Baca Juga: Dilantik Bersama, Pramono Jadi Gubernur Jakarta, Putranya Jadi Bupati Kediri

"Para kepala daerah tidak punya pilihan selain memangkas belanja yang sifatnya diskresi. Bisa jadi APBD akan habis untuk belanja rutin, sehingga inovasi kebijakan sulit dilakukan," ujar Wijayanto kepada Kontan, Kamis (20/2).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana mengatakan, anggaran Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, anggaran yang terkena pemangkasan sebesar Rp 170 miliar. 

Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Efisiensi Itu Mengalihkan Anggaran Belanja Tak Penting Menjadi Penting

"Harapan kita, bapak presiden kembalikan dana itu supaya kami bisa jalan. Kalau tidak nanti kita sulit membangun. Karena di sana kan masih daerah baru. Membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, bangun sekolah dasar," jelas Bidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News