KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pamer capaian Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang diklaim berhasil mempercepat realisasi investasi bernilai puluhan miliar dollar Amerika Serikat (AS) dalam enam bulan terakhir.

Purbaya mengatakan, satgas tersebut telah membantu membuka hambatan sejumlah proyek investasi besar yang sebelumnya mandek bertahun-tahun akibat persoalan birokrasi dan perizinan.

“Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$ 30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$ 22 miliar, belum yang lainnya lagi,” ujar Purbaya saat konferensi pers Internasional Seminar on Debottlenecking Channel yang berlangsung secara hybrid di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Cak Imin Minta Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun untuk Penguatan UMKM & Ekonomi Kreatif

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mendorong percepatan proyek besar lain di Sumatera dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 40 miliar yang selama ini belum berjalan.

“Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai US$ 40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini,” katanya.

Menurut Purbaya, salah satu tantangan utama saat ini adalah masih minimnya informasi kepada investor asing terkait saluran pengaduan apabila menghadapi hambatan investasi di Indonesia.

Ia mencontohkan, dalam pertemuan dengan investor asing, salah satu perwakilan dari Swiss mempertanyakan ke mana mereka harus mengadu saat menghadapi kendala bisnis di Indonesia.

“Tadi ada dari Swiss yang tanya, kalau mau ngadu, ngadunya ke mana? Padahal kita pikir sudah terkenal, rupanya belum,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyebaran informasi terkait Satgas Debottlenecking melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Purbaya mengatakan, nantinya investor dapat menyampaikan keluhan melalui kanal khusus, termasuk website pengaduan yang sedang disiapkan pemerintah.

“Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Pagu Indikatif Belanja K/L 2027 Turun Rp 90 Triliun, Pemerintah Mulai Perketat Fiskal

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan ada pula sejumlah pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan, namun meminta agar kasusnya tidak dipublikasikan karena alasan reputasi bisnis.

Meski demikian, ia menilai transparansi tetap penting agar publik dan investor global melihat keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan investasi.

“Menurut saya lebih bagus dibroadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News