Basuki akui penanganan banjir Jakarta lambat



JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui penanganan banjir di Jakarta selama tahun 2013 ini lambat dan baru mencapai 20%. Menurut dia, penanganan banjir dilakukan bertahap sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.

“Terus terang, penanganan banjir baru bisa kita lakukan dua puluh persen, ambil contoh Waduk Pluit," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (11/11). Salah satu penyebab lambatnya penanggulangan banjir adalah, kegagalan lelang tender pengadaan alat berat yang ditempatkan di sungai, kali, dan waduk.

Oleh karena itu, Basuki menginstruksikan, Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk beralih membeli alat berat dengan menggunakan e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).


Terlebih, alat-alat berat telah tersedia di e-catalog. Walaupun tanpa lelang, pengadaan barang tetap mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemprov DKI hanya akan meminta spesifikasi teknis yang ada kepada LKPP. Kemudian pihak LKPP yang menetapkan merek dan harganya, dan DKI dapat langsung membelinya melalui e-catalog. "Padahal sudah ada peraturan pemerintah untuk e-catalog, langsung beli saja, kita ada uang," kata Basuki.

Selama ini, upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir adalah dengan menormalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Selain membangun taman kota, kawasan Waduk Pluit juga dibangun kawasan rekreasi, penyulingan air bersih, dan tempat pemancingan. Pengerukan sisi barat Waduk Pluit terus dilakukan hingga kedalaman normal mencapai 10-15 meter.

Selama ini, waduk tersebut hanya memiliki kedalaman 2-3 meter sehingga tidak berfungsi secara optimal dan tidak dapat menampung air hujan.  Setelah sisi barat, pengerukan lumpur Waduk Pluit akan dilakukan di sisi timur. Wilayah sisi timur merupakan wilayah yang masih dipenuhi bangunan liar.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merelokasi sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) sisi barat Waduk Pluit ke rusun Marunda, Jakarta Utara dan rusun Pinus Elok, Jakarta Timur. Tidak hanya Waduk Pluit, Pemprov DKI juga menormalisasi Waduk Ria Rio seluas 25,8 hektar di Pulogadung, Jakarta Timur. Sekitar 350 KK telah di relokasi ke rusun Pinus Elok, Jakarta Timur.

Pemprov DKI juga melakukan pengerukan Waduk Tomang Barat, Rawa Badak, dan Pondok Labu. DKI memiliki 76 buah waduk dengan luas total keseluruhan mencapai 502 hektar. Paling banyak terdapat di Jakarta Utara 225 hektar, Jakarta Timur sebesar 163 hektar, Jakarta Selatan ada 88 hektar, Jakarta Barat ada 15,5 hektar, dan Jakarta Pusat seluas 10,5 hektar. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri